Pemprov Sulsel Mau Beli Helikopter, DPRD Usul Lebih Baik Sewa

PERISTIWA | 17 September 2019 19:32 Reporter : Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Pemprov Sulsel berencana membeli helikopter yang bakal dialokasikan dalam anggaran 2020. Tujuannya, untuk percepatan penanganan pembangunan utamanya terkait bencana alam dan bencana sosial.

Demikian diungkap Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani yang dikonfirmasi, Selasa malam ini, (17/9).

"Soal helikopter ini direncanakan tahun 2020. Ini bukan daftar keinginan, tapi daftar kebutuhan yang sangat urgen untuk dilakukan percepatan ke 24 kabupaten/kota. Kita tidak mau saat ada bencana, pemerintah dianggap terlambat hadir di situ," kata Abdul Hayat Gani.

Paling tidak, lanjutnya, ada akselerasi di bidang evakuasi sehingga Pemprov Sulsel fokus bagaimana caranya ada helikopter di Sulsel, paling tidak ada satu unit yang setiap saat bisa digunakan.

Karena rencananya nanti tahun 2020, imbuhnya, maka kebutuhan ini belum disampaikan ke DPRD Sulsel. Yang jelas, saat ini mulai diantisipasi, apakah nanti helikopternya dari Eropa, Malaysia atau Rusia. Dicari mana yang bagus dan murah tentunya.

Terkait rencana itu, Anggota Fraksi Hanura DPRD Sulsel sekaligus anggota Banggar, Wawan Mattaliu mengatakan, rencana Pemprov Sulsel itu belum tercetus di rapat manapun tapi sudah santer dibicarakan publik.

Menurutnya, rencana pembelian helikopter itu harus diukur apakah itu penting atau tidak karena angka pembelanjaan untuk hak-hak pokok yakni pendidikan dan kesehatan belum sampai.

"Pemprov Sulsel harus tuntaskan dulu hak pokok itu yakni pendidikan dan kesehatan. Soal helikopter ini masih sangat dini, dibutuhkan evaluasi yang panjang," ujarnya.

Hal senada juga diungkap Kadir Halid, anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel. "Saat ini belum diperlukan untuk pembelian helikopter karena sekarang ini banyak helikopter yang bisa disewa. Jadi buat apa dibeli. Belum lagi biaya operasionalnya dan biaya pilot serta teknisi," ujarnya.

Kata Kadir Halid, akan jauh lebih murah kalau disewa karena helikopter ini tidak setiap saat dipakai.

Baca juga:
Dokumen & Komputer Raib saat Kerusuhan Jayapura, Pembahasan APBD Perubahan Ditunda
Serapan Anggaran Dinas Marga Kabupaten Tanggerang Baru 5 Persen
Ditanggung APBD, Sewa Rumah Dinas Sekda Banten Capai Rp290 Juta
Anggaran Pin Emas DPRD Jabar Rp525 Juta Tuai Pro dan Kontra
Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Serang Capai Rp690 Juta
Pemprov DKI Jakarta Ajukan Penurunan Rp 2,5 Triliun di APBDP 2019

(mdk/rnd)