Penempatan TNI-Polri dan Suara Warga Nduga Papua

PERISTIWA | 14 Agustus 2019 14:50 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Keberadaan TNI dan Polri di Kabupaten Nduga, Papua jadi sorotan. Sebab dinilai telah membuat resah masyarakat.

"Kami lihat tak ada untungnya. Justru merugikan masyarakat sipil yang sebenarnya tak tahu apa-apa," kata Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Masyarakat Papua, Theo Hasegem.

Hal itu dia sampaikan saat jumpa pers di kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Menurutnya, masyarakat justru dirugikan dari penempatan prajurit TNI dan personel Polri di Nduga.

"Ada masyarakat yang terkena dampak," beber Theo.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jaya, Wijaya Esmon Walilo, berharap Presiden Joko Widodo menarik pasukan TNI-Polri dari Nduga. "Ini untuk menjaga kestabilan wilayah kehidupan masyarakat Nduga," kata Esmon.

Sebelumnya, Bupati Nduga, Yairus Gwijangge juga sempat menyampaikan usulan itu saat menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Yairus meminta DPR menyampaikan pada Presiden Jokowi agar menarik anggota TNI dan Polri di Nduga, Papua. Anggota TNI/Polri berada di sana untuk mengamankan proyek pembangunan infrastruktur.

Yairus mengatakan selama ini masyarakatnya tak tenang hidup di antara anggota TNI dan Polri. Bahkan beberapa dari masyarakat di kawasan tersebut sudah mengungsi.

"Masyarakat Nduga itu hidup tidak tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga. Dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan," ungkap Yairus.

Baca juga:
Polemik Usulan Penarikan Anggota TNI dan Polri dari Nduga Papua
Wapres JK ke Bupati Nduga: Yang Menakuti Masyarakat Tentara atau OPM?
Diminta Bupati Ditarik, Polri Tetap Pertahankan Personel di Nduga Papua
Bupati Nduga: Warga 11 Distrik Mengungsi Karena Tak Tenang Hidup dengan TNI/Polri
Wapres JK Nilai Cukup Pemerintah Daerah Yang Evaluasi Data Pengungsi Nduga
Pemerintah Kirim Bantuan Pengungsi Nduga Senilai Rp740 Juta
Anak-anak Pengungsian di Nduga Trauma Interaksi dengan Aparat

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT