Pengadilan Sahkan Pencabutan Izin 2 Perusahaan Kelapa Sawit di Sorong

Pengadilan Sahkan Pencabutan Izin 2 Perusahaan Kelapa Sawit di Sorong
Sidang gugatan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di PTUN Jayapura. ©2021 Merdeka.com/Istimewa
NEWS | 8 Desember 2021 11:24 Reporter : Richard Jakson Mayor

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura mengesahkan keputusan Bupati Sorong Johny Kamaru yang mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo. Mereka menolak gugatan kedua perusahaan atas kebijakan itu.

Bupati Sorong Johny Kamuru merasa bersyukur atas putusan majelis hakim yang dibacakan pada Selasa (7/12). "Gugatan atas pencabutan izin ini merupakan pelajaran bagi kita semua dan kemenangan ini menjadi jalan pintu masuk bagi pengelolaan hutan berkelanjutan di Tanah Papua," ucapnya, Rabu (8/12).

Keputusan Bupati Sorong mencabut IUP PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo merupakan tindak lanjut hasil evaluasi perizinan yang dipimpin langsung Gubernur Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat. Keputusan itu telah melalui proses panjang sesuai tata aturan pemerintah.

"Saat ini pemerintah Kabupaten Sorong fokus pada gugatan yang masih berjalan, namun kami bersama dinas terkait sedang menyusun program-program pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah konsesi yang izinnya telah dicabut," tambah Johny.

Perkara ini bermula ketika Bupati Sorong Johny Kamuru menerbitkan Surat Keputusan No 525/KEP.65/IV/TAHUN 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Papua Lestari Abadi seluas 15.631 hektare pada tanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan No 525/KEP.64/IV/TAHUN 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Sorong Agro Sawitindo seluas kurang lebih 40.000 hektare pada tanggal 27 April 2021.

Pencabutan izin ini merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dimulai sejak bulan Juli 2018.

Proses persidangan selama ini turut disaksikan perwakilan masyarakat adat yang berada di wilayah bekas konsesi kedua perusahaan. Salah seorang perwakilan masyarakat adat adat Distrik Konhir yang masuk dalam konsesi PT Sorong Agro Sawitindo , Gideon Kilmi, mengaku lega dengan putusan majelis hakim. "Kami merasa bersyukur atas pencabutan izin yang dilakukan bupati sorong sebagai anak adat," ujarnya.

Kedua perusahaan, PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo, diketahui memperoleh Izin Usaha Perkebunannya pada tahun 2013. Sejak itu, kedua perusahaan belum melakukan penanaman kelapa sawit sama sekali. Mereka bahkan belum memperoleh hak atas tanah di wilayah mereka masing-masing. Apabila ditelusuri lebih jauh, kedua perusahaan bahkan telah memperoleh Izin Lingkungan mereka sejak 2009. Lebih dari 1 dekade berlalu dan tidak ada aktivitas sama sekali dari kedua perusahaan itu.

Evaluasi perizinan ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Sorong, tetapi di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Selain dua perusahaan yang beperkara di PTUN, terdapat 8 perusahaan lain yang izinnya dicabut, termasuk PT Inti Kebun Lestari yang juga mengajukan gugatan PTUN. Putusan perkara ini belum dikeluarkan majelis hakim.

Selain itu, terdapat 6 perusahaan lain yang dengan sukarela mengembalikan wilayah konsesinya kepada pemerintah. Wilayah-wilayah yang telah dicabut izinnya kemudian akan didorong pengelolaannya oleh masyarakat adat. (mdk/yan)

Baca juga:
Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Bicara Lingkungan Saja dan Biarkan Rakyat Kelaparan
Erick Thohir Salurkan Bantuan Senilai Rp2,5 Miliar Kepada 33 Petani Sawit Rakyat
Harga Sawit Melejit, Petani di Kampar Garap Lahan Terbengkalai
Harga Minyak Goreng Bakal Tetap Mahal Hingga Maret 2022
Tiga Maling Berondolan Sawit di PTPN V Rohul Dibekuk
2 Penyebab Harga Minyak Goreng Saat ini Mahal Versi Kemendag

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami