Pengamat Sebut Tak Semua Pengaduan Dihukum Gara-Gara UU ITE

Pengamat Sebut Tak Semua Pengaduan Dihukum Gara-Gara UU ITE
Ilustrasi UU ITE. ©2014 Merdeka.com
PERISTIWA | 20 Februari 2021 19:25 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, tak semua pengaduan terkait pencemaran nama baik berakhir di meja pesakitan atau pengadilan. Hal ini ia katakan dalam diskusi Smart FM Network secara daring dengan tema 'Mudahkan Revisi UU ITE?'.

"Sebenarnya kalau dilihat dalam praktek tidak semua pengaduan atau aduan itu dihukum juga, ada yang dilepas. Misalnya seingat saya kasus 2020 kemarin di Banten ada yang terbukti dia melakukan pencemaran nama baik, tetapi kemudian pengaduannya dicabut, dilepas. Dia terbukti, tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Maka dilepas," kata Aidul, Jakarta, Sabtu (20/2).

"Maka meskipun benar ada pencemaran nama baik, tetapi dia dilepaskan. Saya cenderung ini mengatakan, ini akhirnya ada perilaku relasi masyarakat dengan negara, lebih mengedepankan kalau dalam hukum mediasi. Jadi tidak langsung ke pengadilan," sambungnya.

Selain itu, ia juga memberikan contoh yang pernah terjadi pada 2015 silam. Saat itu, ada salah satu anggota DPRD yang mengunggah sebuah postingan di dalam media sosial Facebook miliknya.

"Tahun 2015 juga ada kasus anggota DPRD seingat saya, dia dibebaskan bukan dilepaskan, jadi tidak terbukti semua tuduhannya. Karena dia menyampaikan lewat Facebook itu data, kutipan dari BPK data resmi kutipan dari BPK. Karena memang bukan pendapat pribadi, maka dibebaskan," ujarnya.

Mengaca pada kasus yang terjadi di Banten, ia menyebut ada hubungan baik antara masyarakat dengan seorang pejabat negara. Karena, kasus tersebut adanya proses mediasi terlebih dahulu sebelum berlanjut ke pengadilan.

Proses mediasi yang dikedepankan tersebut termasuk bagian dari program Kapolri yang baru menjabat belum ada 100 hari yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya cenderung ini mengatakan, ini akhirnya ada perilaku relasi masyarakat dengan negara, lebih mengedepankan kalau dalam hukum mediasi. Jadi tidak langsung ke pengadilan," jelasnya.

"Kita ini terkena syndrom overlegitasion. Jadi sedikit-sedikit ke pengadilan gitu, harusnya menggunakan institusi sosial di luar pengadilan, nah itu proses mediasi. Saya kira polisi itu juga harus melebihi menyarankan proses mediasi," sambungnya.

Lalu, terkait dengan ucapan Sigit soal pelaporan UU ITE yang bersifat delik aduan tak lagi bisa diwakilkan. Nantinya, korban sendiri yang harus membuat laporan atau melaporkan.

Hal itu pernah dilakukan oleh Presiden keenam yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akan tetapi, laporan itu bisa saja dibuat bukan oleh korban secara langsung. Namun, sang korban mesti memberikan kuasa terhadap sang pelapor.

"Iya datang sendiri, (SBY laporkan) Pak Zainal Ma'arif. Nah itu betul, jadi yang sekarang terjadi itu kan nampaknya kalau disebut interprestasi betul juga," pungkasnya.

Baca Selanjutnya: Kapolri Soal Laporan ITE Tak...

Halaman

(mdk/eko)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami