Penyelewengan Dana Perjalanan Dinas, Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Ditangkap

PERISTIWA | 6 Desember 2018 14:29 Reporter : Yan Muhardiansyah

Merdeka.com - Polisi menangkap 1 di antara 2 anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut, yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus penyelewengan perjalanan dinas. Seorang lagi masih dikejar petugas.

Berdasarkan informasi dihimpun, tersangka yang ditangkap yakni Awaluddin Rao. Dia merupakan Wakil Ketua DPRD Tapteng.

Awaluddin ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan ini dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana.

"Benar, ada kita amankan satu tersangka anggota DPRD Tapteng oleh penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut pada Rabu (5/12) malam," kata Rony, Kamis (6/12).

Dengan tertangkapnya Awaluddin, penyidik masih memburu seorang anggota DPRD Tapteng lain, yakni Sintong Gultom. Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Tapteng ini juga telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bersama Awaluddin, setelah keduanya berulang kali mangkir dan tidak ditemukan saat akan dibawa untuk pemeriksaan.

Selain Awaluddin, tiga tersangka lain yang juga anggota DPRD Tapteng, telah ditahan, setelah mereka dibawa paksa penyidik untuk diperiksa. Ketiganya yakni: Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, dan Hariono Nainggolan.

Beredar informasi, ada tersangka lain dalam kasus ini, namun Ronny tidak mau mengomentari kabar itu. "Kita fokus yang lima tersangka ini dulu," tutupnya.

Kelima anggota DPRD Tapteng ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggran 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor:LP/766/VI/2018/SPKT III tgl 08 Juni 2018. Mereka disangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 655.924.350. Selain ada perjalanan fiktif, para tersangka diduga telah menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada 2016 dan 2017.

Kelimanya disangka telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 49 saksi.

Para saksi terdiri dari PNS hingga manajemen hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung, dan Manado. Sejumlah barang bukti, berupa surat perintah perjalanan dinas, tanda terima uang, tagihan hotel dan buku registrasi, pun telah diamankan.

(mdk/bal)