Penyidik KPK Harun Al Rasyid: Kami akan Buktikan Siapa yang Tak Berintegritas

Penyidik KPK Harun Al Rasyid: Kami akan Buktikan Siapa yang Tak Berintegritas
Foto Jokowi-Maruf Dipajang Saat Konferensi Pers Kelembagaan KPK. ©2021 youtube kpk
PERISTIWA | 12 Mei 2021 11:32 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid geram dengan terbitnya Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang menonaktifkan dirinya dan 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya.

Harun yang memimpin penangkapan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT) gabungan bersama tim Bareskrim Polri ini menyatakan siap membuktikan soal integritas dirinya dan Ketua KPK Firli Bahuri.

"Kami akan buktikan siapa sebenarnya yang tidak berintegritas, siapa yang tidak punya netralitas dan siapa yang radikal. Siapa pula yang sering bermain politik, siapa yang tidak steril dengan pihak-pihak yang berperkara," ujar Harun kepada Liputan6.com, Rabu (12/5).

Pernyataan Harun itu menyinggung Firli Bahuri yang sempat bertemu dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Saat itu Firli belum menjadi pimpinan KPK, melainkan Deputi Penindakan KPK. Firli dijatuhi sanksi etik atas pertemuannya dengan TGB. Namun saat itu Firli ditarik ke institusi Polri sebelum sanksi diberikan.

Setelah Firli kembali ke KPK dan menjadi Ketua KPK, Firli diketahui menerima sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK. Firli menerima sanksi etik gaya hidup mewah lantaran menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan.

Menurut Harun, tindakan Firli yang kini menonaktifkan dirinya dan 74 pegawai lainnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurut penulis buku 'Fikih Persaingan Usaha dan Moralitas Antikorupsi' ini, seluruh elemen bangsa yang fokus terhadap agenda pemberantasan korupsi harus melawan.

"Kezaliman dan ketidakadilan ini harus kita lawan. Kita dalam arti bukan hanya 75 orang yang dinonaktifkan tersebut, tetapi seluruh elemen dan anak bangsa yang konsen dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk yang Terhormat Bapak Presiden tentunya," kata Harun.

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK tersebut terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com (mdk/rhm)

Baca juga:
Novel Baswedan: Perjuangan Antikorupsi Seperti Dimusuhi Negeri Sendiri
Anggota DPR Minta KPK Tak Berhentikan Novel Baswedan dkk, Jadikan Pegawai Kontrak
KPK Tegaskan Novel Baswedan Dkk Diminta Serahkan Tugas Bukan Dinonaktifkan
KPK Klaim Tetap Jamin Hak 75 Pegawai yang Dinonaktifkan
Novel Baswedan Pertanyakan Alasan Firli Minta Dirinya Tak Tangani Perkara
Jubir Benarkan Ketua KPK Keluarkan SK untuk Novel Baswedan Cs

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami