Perguruan Tinggi Mengejar Kebutuhan Industri

Perguruan Tinggi Mengejar Kebutuhan Industri
Ilustrasi sarjana. ©Shutterstock.com/J. Henning Buchholz
PERISTIWA | 12 Februari 2021 16:54 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Ibarat lomba lari, kurikulum perkuliahan di Indonesia masih tertinggal. Kondisi semakin parah ketika melihat banyak kampus napasnya sudah tersengal-sengal. Sulit rasanya untuk mengejar. Padahal zaman cepat berubah. Mereka pun dipaksa lekas beradaptasi. Meskipun semua semata-mata agar bisa memenuhi kebutuhan industri.

Kondisi ini memaksa kampus mengambil langkah lebih cepat. Ditambah lagi wajib mengikuti berbagai aturan pemerintah. Salah satu yang didorong yakni, melakukan penyesuaian kurikulum perkuliahan. Seperti pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Aturan tersebut merupakan perubahan dari Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014 dan Nomor 44 Tahun 2015. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, nantinya para mahasiswa magang diberi keleluasaan dengan waktu lebih lama. Mereka bakal menjalani sebanyak tiga semester. Kebijakan ini bertujuan agar menghadirkan sumber daya manusia dari perguruan tinggi secara optimal di industri 4.0.

Adel, mahasiswi fakultas teknik di salah satu perguruan tinggi negeri Jakarta, merasakan betul bagaimana perlunya kampus segera melakukan penyesuaian kurikulum terkait magang. Selama ini kampus dirasa hanya menjadikan magang sebatas syarat untuk memenuhi nilai. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja terkait bidang yang mereka tengah pelajari.

Sebagai mahasiswa yang pernah merasakan dunia magang, dara 24 tahun itu melihat kurikulum kampus memang belum mengikuti perkembangan industri. Pengalaman ini dirasakan betul ketika materi kuliah yang didapat tidak sesuai dengan dengan kondisi lapangan.

"Sebagai mahasiswa yang pernah merasakan kerja praktik saya merasa ilmu yang dipelajari masih banyak yang tidak teraplikasikan pada kondisi industri saat ini," ujar Adel di Jakarta, Kamis kemarin.

Sebelum diterbitkannya aturan tentang pedoman kurikulum perguruan tinggi, kesempatan mahasiswa mengenal konsep sekaligus kondisi industri masih sangat minim. Ini berdampak dengan angka pengangguran karena ketidaksiapan mereka dalam bekerja, di samping ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding.

Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), persentase masyarakat Indonesia berusia 19-24 tahun mengenyam pendidikan tinggi hingga tamat relatif kecil jika dibanding jenjang pendidikan ke bawahnya. Pada 2015 hanya sebesar 17,34 persen. Kemudian di 2016 menjadi 17,91 persen. Terjadi kenaikan pada 2017 sebesar 18,62 persen. Sedangkan 2018 mengalami penurunan sedikit 18,59 persen. Terjadi penambahan 2019 sebesar 18,85 persen. Terakhir 2020 angka itu terus naik hingga mencapai 19,32 persen.

Dari persentase tersebut tingkat pengangguran pada 2015 sebesar 6,68 persen. Kemudian pada 2016 sebesar 5,15 persen. Tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 5,57 persen. Kembali terjadi kenaikan pengangguran di 2018 sebesar 5,91 persen. Memang ketika 2019 terjadi penururan dan menjadi 5,71 persen. Sayangnya kondisi itu mengalami kenaikan drastis pada 2020 menjadi 7,51 persen. Salah satu faktornya adalah pandemi covid-19.

Pelaksana tugas (Plt) Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI), Asep Saefudin, menyadari bahwa selama ini hasil didapat mahasiswa dari perguruan tinggi belum sejajar dengan kemajuan industri. Banyak kampus kini tengah berbenah. Mereka terus melakukan penyesuaian kurikulum. Sekaligus mencoba memahami pergerakan industri.

"Memang saat ini terjadi gap antara perguruan tinggi dengan industri masih tinggi. Perlu ada upaya mendekatkannya, agar terjadi keseimbangan," ucap Rektor Universitas Al-Azhar tersebut, Rabu lalu.

Adapun kesenjangan terjadi disebabkan berbagai faktor. Seperti koneksitas dosen terhadap industri masih minim dam pola pikir dosen tentang perkembangan industri belum meluas. Meski begitu, hambatan pola irama perguruan tinggi dengan industri tidak selalu disebabkan karena tingkat mutu dosen, atau kurikulum yang tidak sesuai. Sertifikasi keahlian satu bidang menjadi alasan lainnya.

Sementara itu, dosen fakultas teknik perguruan tinggi negeri, Reza, mengatakan kurikulum di tempatnya mengajar sudah dilakukan perubahan setiap empat tahun. Bahkan itu disesuaikan dan berbasis terhadap kondisi pasar maupun industri. Meskipun belum semua keahlian yang dibutuhkan di industri bisa diterapkan melalui kelas kuliah umum.

"Terkadang industri memerlukan keahlian khusus yang seringkali tidak bisa di dapat di perkuliahan biasa. Misalnya sertifikasi internasional untuk keahlian tertentu," ungkap pria 29 tahun tersebut.

Langkah cepat dan konsisten perguruan tinggi untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan industri memang penting dilakukan. Ini sekaligus sebagai katalis peringkat universitas di Indonesia. Apalagi peringkat menjadi indikator kualitas pendidikan satu negara yang berdampak holistik dengan kemajuan ekonomi.

Berdasarkan catatan QS World University Ranking, peringkat universitas di Indonesia berada di bawah 100 besar. Pada 2018, Universitas Indonesia berada di peringkat 277. Kemudian menyusul Institut Teknologi Bandung (ITB) berada di peringkat 331. Selanjutnya Universitas Gadjah Mada berada di peringkat 401. Kemudian di bawahnya terdapat Universitas Airlangga berada di peringkat 701.

Tahun berikutnya, perguruan tinggi di Indonesia masih belum menembus 100 besar. Bahkan, pada 2020 Universitas Indonesia berada di peringkat 296, Universitas Gadjah Mada di peringkat 320, Institut Teknologi Bandung di peringkat 331.

Kolaborasi Dengan Industri

Presiden Komisaris SEA Group Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, mendorong berbagai upaya kampus untuk melahirkan banyak SDM dengan kualifikasi yang diperlukan industri. Tentu bukan hal mudah untuk mewujudkan. Salah satu upaya tengah dilakukan kini adalah berkolaborasi dengan perguruan tinggi.

Petinggi perusahaan induk dari Garena dan Shopee itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan nilai IPK minimal 3,5. Kemudian memberikan kesempatan magang di perusahaan sesuai dengan durasi dalam aturan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020.

Keponakan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, itu mengatakan kualifikasi utama bagi SDM di perusahaannya yaitu memiliki kekuatan science, engineering, dan teknologi. Karena itu nanti bisa membantu dari sisi programming dan IT. Ini karena perusahaan tersebut melakukan bisnis berbasis teknologi.

"Kalau yang berhasil nantinya akan mendapatkan full time (bekerja) di tempat kita," ucap Pandu.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2019 dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika-IKP) Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperkirakan tahun 2020 dibutuhkan 129.465 orang SDM di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Jumlah kebutuhan tersebar ke delapan sektor usaha besar.

Industri manufaktur membutuhkan 68.736 SDM, industri keuangan membutuhkan 18.834 SDM, perdagangan besar dan eceran membutuhkan 15.025 SDM, konstruksi membutuhkan 10.797 SDM, informasi dan komunikasi membutuhkan 8.520 SDM, aktivitas kesehatan membutuhkan 6.031 SDM, pertambangan membutuhkan 895 SDM, dan pengangkutan membutuhkan 627 SDM.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI), Abdul Haris, mengaku pentingnya peran industri dalam berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Seperti dilakukan di kampus tempat mengajarnya kini. Biasanya mereka mengundang para praktisi industri untuk memberikan kuliah agar mahasiswa dan kampus terus bisa kembangkan.

"Kolaborasi yang kita bangun dengan industri itu sudah langsung direct apa yang menjadi kebutuhan. Kita sudah siapkan ke arah sana," kata Haris mengungkapkan.

Selain menghadirkan dosen tamu, UI juga memfasilitasi mahasiswa dengan merilis platform center for independent learning. Di sana para mahasiswa akan memilih mata kuliah tiga semester di luar program studi yang diinginkan. Itu setara dengan 60 SKS, atau hampir 40 persen dari total SKS yang harus diperoleh selama menjadi sarjana.

Dengan demikian, agar para lulusan universitas siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri, perguruan tinggi perlu membangun sistem informasi untuk memetakan penawaran dan permintaan SDM. (mdk/ang)

Baca juga:
Kemendikbud: Orangtua Bebas Memilih Seragam Untuk Anaknya Sekolah
Cegah Penyebaran Covid-19, Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Ditiadakan
Mendikbud: Daerah 3T Jadi Prioritas Digitalisasi Sekolah
Wagub Sumbar Tegaskan SKB 3 Menteri Tak Larang Siswi Pakai Jilbab
Kadisdik Jabar Surati Kominfo Minta Tautan Pornografi di Buku Sosiologi SMA Diblokir
Ibas Minta Anak-anak Sekolah Tak Patah Semangat Belajar Jarak Jauh

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami