Periksa Eks Kemenkeu Agus Martowardojo, KPK Dalami Penganggaran Proyek e-KTP

PERISTIWA | 17 Mei 2019 17:38 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami anggaran pengadaan e-KTP lewat pemeriksaan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hari ini dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Markus Nari.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait anggaran pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan ketika saksi menjadi menteri keuangan RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (17/5).

Agus Martowardojo sendiri mengaku membahas soal penganggaran dan kontrak Multi Years saat diperiksa KPK. "Jadi ini juga disampaikan bahwa di dalam UU itu jelas bahwa secara formal, secara materiil itu tanggung jawab anggaran ada di kementerian teknis dalam ini di Kementerian Dalam Negeri. Bahwa kemudian Kementerian Dalam Negeri membahasnya anggarannya dengan DPR itu juga adalah proses anggaran," jelas Agus usai diperiksa penyidik KPK.

Menurutnya, Kementerian Keuangan berfungsi sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Sementara kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri merupakan pengguna anggaran.

"Kalau sebagai pengguna anggaran, menteri adalah harus yang merencanakan, melaksanakan tanggung jawab atas anggaran. Tanggung jawab daripada Kementerian teknis ada di perencanaan, pelaksana, dan pertanggung jawaban," Agus menandaskan.

KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Markus diduga memperkaya diri sendiri, orang lain maupun perusahaan atas kasus e-KTP. Oleh karena itu, penyidik mengenakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ini merupakan status tersangka kedua bagi Markus. Markus Nari juga dijadikan tersangka dalam kasus merintangi proses hukum. Markus diduga menekan mantan anggota Komisi II DPR Miryam‎ S Haryani agar memberikan keterangan tidak benar pada persidangan.

Markus Nari juga diduga memengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada persidangan kasus e-KTP. Markus dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ‎Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain Markus Nari, KPK telah menjebloskan tujuh orang lainnya yang terlibat kasus korupsi e-KTP ke penjara. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, dan Made Oka Masagung. Tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Setnov di Restoran Padang, Ditjen PAS Bilang 'Mau Makan Bubur'
Minta Kemendagri Evaluasi Pemilu 2019, Ridwan Kamil Ingin e-KTP Dimaksimalkan
Jelang Pencoblosan Pemilu, Belasan Ribu Warga Tasikmalaya Belum Punya e-KTP
2.000 e-KTP Milik Warga Menumpuk di Kantor Disdukcapil Tangsel
Mendagri: 98 Persen Masyarakat Sudah Rekam e-KTP, Suket Sah Untuk Nyoblos
Belum Rekam e-KTP, 345 Ribu Warga Jateng Terancam Tak Bisa Nyoblos
Lewat KTP Elektronik, Proses Klaim BPJS TK Bisa 6 Menit

(mdk/gil)

TOPIK TERKAIT