Perkuat 4 Konsensus Kebangsaan, Ditjen Polpum Gelar Rakernas

PERISTIWA | 16 Juli 2019 10:43 Reporter : Haris Kurniawan

Merdeka.com - Berkenaan dengan Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, dinamika keamanan dalam negeri diperkirakan masih akan dihadapkan oleh berbagai rintangan dan hambatan dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan bangsa yang kokoh dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan tetap bertumpu dan berlandaskan pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Negara, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bersama TNI AD bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta (16/7).

Ditjen Polpum Gelar Rakernas ©2019 Merdeka.com

Isu toleransi, persatuan dan kesatuan dalam kerangka pembinaaan Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan terus menjadi pokok perhatian bersama. Tingkat toleransi dan nasionalisme sebagai sebuah bangsa dapat ditinjau berdasarkan hasil berbagai macam kajian dan survei, pungkas Tjahjo Kumolo pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bersama TNI AD.

Penyelenggaraan rapat ini bertujuan untuk mensinergikan dan memantapkan 4 konsesus kebangsaan maka selain mengundang TNI AD dan Mitra Kementerian/Lembaga terkait, Kemendagri juga mengundang Sekretaris Daerah Provinsi se- Indonesia.

Menyikapi dinamika kebangsaan tersebut setidaknya ada 4 fokus kebijakan dan yang menjadi titik pokok kita bersama dalam upaya membangun Karakter Kebangsaan Indonesia. Pertama, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang cakupannya meliputi juga pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, termasuk tindak lanjutnya adalah pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2012. Pembentukan PPWK di daerah menjadi penting, karena PPWK merupakan sarana kita bersama untuk menguatkan wawasan kebangsaan yang merupakan bagian dari program stategis nasional.

Kebijakan kedua yang menjadi fokus bersama adalah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Berdasarkan payung hukum tersebut Revolusi Mental dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong kepada seluruh lapisan masyarakat dengan 5 (lima) program Gerakan yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Selanjutnya, kebijakan yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini memberikan konsekuensi logis keterkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan optimalisasi pelaksanaan pemantapan ideologi Pancasila di daerah.

Keempat, yang menjadi fokus adalah Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter ynag mengatur aktualisasi dalam berbagai kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, jelas Soedarmo selaku Dirjen Polpum Kemendagri.

Demi memaksimalkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ini harapannya Permasalahan pembinaan Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Pelu penguatan data yang berkaitan dengan pembinaan ideologi karakter dan wawasan kebangsaan melalui pemetaan wilayah sebagai bahan pendukung dalam penyusunan sasaran strategis. Perlu ada peningkatan kinerja dan kerjasama kita semua dalam melaksanakan pembenahan dan optimalisasi progam penguatan karakter dan wawasan kebangsaan, tutup Soedarmo. (mdk/hrs)

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.