Perlu Sikap Tegas Pemerintah Buat Kikis Intoleransi di Dunia Pendidikan

PERISTIWA | 24 Januari 2020 16:28 Reporter : Didi Syafirdi

Merdeka.com - Salah satu karakter penting yang perlu ditanamkan dalam dunia pendidikan adalah penghargaan terhadap keragaman. Untuk mengikis intoleransi dibutuhkan pendekatan sistematis kepada semua pihak termasuk para guru dan murid.

Pengamat Pendidikan Nasional, Darmaningtyas mengatakan, selain itu untuk menangkal intoleransi sekolah juga harus memiliki ruang terbuka terhadap siapapun. Hal tersebut terlihat di masa sebelum tahun 2000-an, di mana sekolah negeri itu menjadi pilihan utama para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya tanpa ada hambatan soal agama, ras, golongan dan sebagainya.

"Jadi sekolah negeri pada zaman dahulu itu adalah benar-benar sekolah kebangsaan. Jadi mestinya roh kebangsaan itu dijaga oleh sekolah itu. Karena itu sekolah negeri sudah semestinya tidak boleh ada aturan-aturan yang bersikap diskriminatif atau ekslusif," ujarnya, Jumat (24/1).

Hal ini tentunya berbeda dengan sekolah swasta, yang mana hal itu memang menjadi otonomi sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah juga harus berani bertindak tegas dengan melakukan monitoring secara serius, termasuk kurikulumnya dan juga cara guru-gurunya dalam memberikan pengajaran kepada muridnya.

"Pemerintah selama ini kan tidak berani tegas, padahal hal seperti ini (intoleransi) tidak boleh sampai masuk ke ranah pendidikan dengan membawa-bawa agama atau politik lainnya," tuturnya.

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bersikap tegas jika ada sekolah yang terbukti cenderung mengajarkan eksklusivisme, misalnya seperti melakukan penutupan, namun dengan tidak mengorbankan para siswa yang masih menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

"Jadi caranya, misalnya siswa yang sekolah di situ ya tetap dipertahankan sampai lulus, tidak langsung ditutup. Tetapi sekolah itu tidak boleh menerima siswa baru. Jadi tidak ada yang dikorbankan. Atau ditampung di sekolah lain. Memang pasti dilematis karena pemerintah akan dihajar oleh berbagai pihak tetapi itu harus dilakukan," tandasnya. (mdk/did)

Baca juga:
Mendes Abdul Halim Usulkan Skripsi Mahasiswa Diganti KKN di Desa
PGRI: Kalau Enggak Ada Tenaga Honorer di Sekolah Lumpuh
Begini Kondisi SDN Samudrajaya 04 yang Rusak Bertahun-tahun
Bukan Soal Ucapan Ultah, Siswi SMP Solo Di-DO Karena Komunikasi dengan Teman Pria
Biaya Pendidikan Hingga Ratusan Juta, Ini Fakta-fakta Sekolah Anak Nia Ramadhani
Aksi Tolak Penghilangan Pendidikan Non Formal

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.