Perppu KPK Ibarat Buah Simalakama Buat Jokowi

PERISTIWA | 9 Oktober 2019 17:38 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif ikut bersuara mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jadi polemik dan pro kontra untuk mengeluarkan Perppu.

Buya melihat Presiden Jokowi berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi, publik mendesak Jokowi menerbitkan perppu KPK. Di sisi lain, parpol koalisi menolak Jokowi mengeluarkan perppu untuk menggugurkan UU yang dihasilkan di DPR.

"Banyak yang inginkan mengeluarkan perppu. Tidak mudah ini, saya katakan seperti buah simalakama. Kalau dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Tapi harus ada keputusan. Saya berharap Presiden akan mengambil keputusan tegas tapi arif," ujar Buya saat ditemui di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Dalam pandangannya, sesungguhnya revisi UU KPK bisa saja dilakukan. Tapi cara yang dilakukan dinilai kurang tepat.

"Saya tidak keberatan revisi itu, tapi caranya jangan gegabah seperti ini," katanya.

Menurut Buya, seharusnya semua pihak yang berkepentingan dalam revisi UU KPK diundang dalam pembahasan. Termasuk KPK.

"KPK nya diundanglah, ada beberapa yang perlu direvisi, karena sudah menjadi isu politik, antara partai politik, parlemen DPR dan massa sudah berbeda pendapat," tegasnya.

Sebelumnya, tarik ulur tentang UU KPK memang perhatian khusus. Presiden Jokowi di antara dua kubu. Sebagian pendukungnya dari partai politik mendorong dirinya tetap mengesahkan. Tetapi pendukungnya di sisi lain mengharapkan untuk membatalkan maupun ditunda.

PDIP tempat Jokowi bernaung justru merasa Perppu bukan langkah tepat. Seharusnya UU KPK dijalankan terlebih dahulu. Terkait adanya penolakan, perbedaan pandangan ini justru dianggap tidak menjadi situasi kondusif sebagai syarat demokrasi bekerja baik.

"Ketika Presiden Jokowi dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, mengubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga:
Wapres Jusuf Kalla: Perppu KPK Jalan Terakhir
Sikap Resmi PDIP: Tolak Perppu KPK, Pilih Judicial Review ke MK
ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat
PDIP Soal Perppu KPK: Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Judicial Review
Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?

(mdk/noe)