Pimpinan DPR Minta Kemensos Pertimbangkan Lagi Setop BST

Pimpinan DPR Minta Kemensos Pertimbangkan Lagi Setop BST
Aziz Syamsuddin. ©dpr.go.id
PERISTIWA | 2 April 2021 10:03 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Sosial untuk mempertimbangkan kembali penghentian bantuan sosial tunai (BST). DPR juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan pemberian bantuan tunai apabila kondisi perekonomian masyarakat belum berangsur pulih meskipun pergerakan ekonomi Indonesia sudah mulai normal.

"Kami menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di tahun 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," kata Azis dalam keterangan pers diterima di Jakarta dilansir Antara, Jumat (2/4).

Bantuan ini kata Aziz diharapkan masyarakat, karena menolong mereka yang saat ini perekonomian-nya semakin sulit akibat terdampak pandemik COVID-19.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan penyaluran BST merupakan bagian dari program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program, yaitu program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

Dari data yang diterima DPR selama Maret 2021, telah disalurkan BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM, 25 Maret 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM.

"Cek kembali data ini, karena ke depan sebagai bahan evaluasi," ujar Azis.

Selain BST yang mendapat sorotan, DPR juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru.

"Kemensos bisa mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," tutur Azis..

Alasan Azis agar Kemensos dan Pemda mengevaluasi kembali program ini lantaran masih ada data penerima manfaat yang tidak padan dan adanya penerima ganda.

"Sehingga penerima manfaat baru yang membutuhkan bantuan masih tertahan," ujarnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Pemerintah Lanjutkan Program BLT Rp1,2 Juta untuk UMKM
Bupati Bandung Barat Diduga Terima Rp1 Miliar Terkait Korupsi Bansos Covid-19
Juliari Batubara & 2 Tersangka Korupsi Bansos Covid-19 Segera Disidang
Penyaluran Bansos Tunai Rp300 Ribu di Kembangan Utara
Tak Ada Anggaran, Mensos Risma Hentikan Bantuan Sosial Tunai

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami