Pimpinan KPK: DPR dan Pemerintah Diam-diam Berkonspirasi Melucuti Kewenangan

PERISTIWA | 12 September 2019 14:01 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menyesalkan sikap pemerintah dan DPR yang terkesan menyembunyikan sesuatu terkait revisi Undang-Undang KPK. Seharusnya KPK terlebih dahulu diajak komunikasi sebelum ada keputusan tersebut.

"Tidak ada sedikit pun transparansi dari DPR dan Pemerintah," kata Syarif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/9).

Oleh karenanya, kata Syarif, para pimpinan KPK hendak meminta bertemu pemerintah untuk mengetahui pasal mana saja yang akan DPR dan pemerintah revisi. Bagi Syarif, hal ini merupakan preseden buruk bagi sejarah ketatanegaraan Indonesia.

"Di mana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya, memberitahu lembaga tersebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," ujar Syarif.

Menurut Syarif, hal itu dikhawatirkan akan dilakukan di lembaga lain dengan semangat melumpuhkan lembaga-lembaga penegak hukum.

"Seperti kepolisian atau kejaksaan atau lembaga-lembaga lain," tandasnya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Ketua DPR Menghindar Saat Ditanya Soal Surat Presiden Soal Revisi UU KPK
Capim Nyoman Wara Tolak Tanggapi Revisi UU KPK
Jokowi dan DPR Sepakat Revisi UU KPK
Laode: Dari Semua Kasus KPK, Kontribusi OTT Paling 10%, 90% Kita Kembangkan Kasus
VIDEO: Jokowi Sudah Kirim Surpres Revisi UU KPK ke DPR
Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Sudah Kirim Surpres ke DPR

(mdk/did)