Pimpinan MPR: Demokrasi Tak Melarang Demo, Namun Dilarang Melakukan Tindakan Anarkis

Pimpinan MPR: Demokrasi Tak Melarang Demo, Namun Dilarang Melakukan Tindakan Anarkis
Bentrokan di Harmoni. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori
NEWS | 9 Oktober 2020 10:34 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid berharap masyarakat tidak anarkis dalam melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menyayangkan sejumlah fasilitas publik yang dirusak.

"Kami berharap semua pihak menahan diri, demokrasi tidak melarang demonstrasi. Namun dilarang melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas publik seperti halte, kantor dan tempat ibadah musala," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/10).

Menurutnya, pelaku pengrusakan fasilitas publik dapat diproses secara hukum. Penegak hukum harus melakukan tindakan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Kita juga tidak perlu saling tuding dan mencari kambing hitam. Aparat harus cermat bertindak cepat dan tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan, menunggangi dan atau menjadi otak kerusuhan," jelas anggota komisi III DPR itu.

Politikus PKB itu khawatir masyarakat semakin menderita bila terus terjadi kerusuhan di daerah. Sebab, saat ini ekonomi sedang sulit.

"Hemat saya, Indonesia sudah diambang resesi, rakyat akan tambah menderita bila kerusuhan terus terjadi diberbagai daerah. Mari kita utamakan dialog dalam menyelesaikan silang pendapat, kita kembali ke pada nilai Pancasila," pungkasnya.

Baca Selanjutnya: Massa Bakar Halte Transjakarta di...

Halaman

(mdk/fik)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami