Pimpinan MPR Minta Presiden Tak Terburu-buru Terbitkan Perppu KPK

PERISTIWA | 9 Oktober 2019 23:19 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad angkat bicara mengenai polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Fadel menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam keadaan sulit dalam mengambil keputusan perihal penerbitan Perppu.

Alasannya, kata Fadel, karena kondisi politik nasional menjelang pelantikan Presiden. Oleh karena itu, sebaiknya Jokowi mempertimbangkan secara matang penerbitan Perppu KPK.

"Diendapkan dengan baik, dibahas lagi dan jangan terburu-buru lah dengan keadaan sekarang ini," kata Fadel kepada wartawan, Rabu (9/10).

Fadel menyarankan agar beberapa pasal yang menuai pro dan kontra di dalam revisi UU KPK dibahas secara mendalam terlebih dahulu sehingga tak terkesan buru-buru.

"Memang sulit, tidak mudah presiden untuk memberanikan diri mengeluarkan perppunya pada kondisi keadaan seperti sekarang," ujarnya.

Bagi politikus Golkar itu, jalan terbaik adalah menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan mengeluarkan perppu meski kewenangan prerogatif Presiden.

"Kita lihat situasi, ada yang mengajukan ke MK ya sudah kita menunggu perkembangan tersebut," sebutnya.

Fadel pun ingin kelompok masyarakat mengajukan uji materi (judicial review) ke MK terlebih dahulu dan mengikuti perkembangan yang ada.

"Saya mendengar, kita biarkan saja masyarakat mengajukan ke MK judicial review. Jadi, nampaknya ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin mengajukan ke MK, ya sudah kita tunggu saja proses tersebut. Begitu yang saya dengar," pungkas Fadel.

Baca juga:
Perppu KPK Ibarat Buah Simalakama Buat Jokowi
Sekjen Sebut Gerindra Belum Putuskan Dukung atau Tidak Perppu KPK
Wapres Jusuf Kalla: Perppu KPK Jalan Terakhir
Sikap Resmi PDIP: Tolak Perppu KPK, Pilih Judicial Review ke MK
ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat

(mdk/bal)