PKS Pertanyakan Jokowi Dasar Hukum Badan Otorita Ibu Kota Baru

PKS Pertanyakan Jokowi Dasar Hukum Badan Otorita Ibu Kota Baru
PERISTIWA | 8 Maret 2020 04:04 Reporter : Iqbal Fadil

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengkritik pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Jokowi ketika yang disampaikan pada, Senin (2/3/2020) di Kompleks Istana Negara lalu.

"Landasan Hukumnya apa pembentukan Badan Otorita ini? Pembahasan lebih lanjut di Parlemen sampai RUU IKN disepakati saja belum ada, masa sudah lompat buat peraturan presiden (perpres) badan otorita?" ujar Mardani melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (7/3).

Lebih lanjut Ketua DPP PKS ini mengatakan terlalu dipaksakannya segala sesuatu sehingga semua dilabrak. "Ini terkesan terlalu dipaksakan ya? segala sesuatu padahal harus sesuai prosedur hukum dan kajian masih mentah," kata Mardani.

Ia menyesalkan hal ini terjadi. Menurutnya proses dan tahapan pembuatan suatu kebijakan itu mestinya bukan masalah kejar tayang saja terlebih lagi terkait kebijakan besar ke depannya masalah pemindahan ibu kota negara, "Mohon dipertimbangkan hal ini," ujar Mardani.

Baca Selanjutnya: Lebih jauh Ia juga mendorong...

Halaman

(mdk/bal)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami