Polda Kalbar gagalkan pengiriman 32 calon TKI asal Sulsel ke Malaysia

PERISTIWA | 19 September 2018 18:31 Reporter : Saud Rosadi

Merdeka.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat menggagalkan pengiriman puluhan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI), tujuan negeri jiran Malaysia. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka.

Puluhan orang calon TKI ilegal itu, diamankan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, setelah pesawat yang mereka tumpangi, mendarat di bandara. Kepolisian menetapkan 5 orang tersangka dari kasus itu, di mana 1 orang berperan sebagai perekrut, serta 4 orang pengemudi kendaraan.

Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa 14 buku paspor, 4 mobil, 27 lembar KTP, 7 unit telepon selular, serta 1 lembar kartu keluarga.

"Modusnya, para calon pekerja dari Sulawesi Selatan itu, berangkat ke Pontianak dengan menggunakan pesawat terbang. Setibanya di Bandara Supadio, mereka akan melanjutkan perjalanan darat menuju perbatasan Indonesia-Malaysia, di Entikong," kata Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/9).

Dari penyidikan sementara, diketahui 32 orang calon TKI itu, hanya berbekal paspor. "Dari 9 item dokumen yang harus dilengkapi, oleh calon pekerja, sebelum berangkat sebagai PMI," ujar Didi.

Kepolisian menjerat tersangka, dengan pasal 2, pasal 4 dan pasal 10 UU No 2/2007 dengan maksimal 15 tahun penjara, dan denda maksimal Rp 600 juta. Selain itu juga, pasal 81 UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda Rp 15 milliar.

Berdasarkan catatan Januari-18 September 2018, hasil pengungkapan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan pekerja migran Indonesia ilegal pada semester I tahun 2018 mencapai 31 kasus, dengan total 42 tersangka. Jumlah korban sendiri 127 orang, di mana 13 orang di antaranya anak dan bayi.

"Saya minta, agar masyarakat yang ingin bekerja khususnya di luar negeri, mewaspadai calo PMI yang menghalalkan segala cara. Seperti bersedia membuatkan dokumen palsu, hingga mengiming-imingi sesuatu yang berlebihan seperti gaji berkali lipat, pekerjaan yang enak meskipun tanpa keahlian khusus dan lain lain," pungkas Didi.

(mdk/bal)