Polisi Belum Temukan Buronan KPK Harun Masiku

Polisi Belum Temukan Buronan KPK Harun Masiku
PERISTIWA | 17 Februari 2020 14:07 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Polri masih mencari keberadaan politikus PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan KPK. Sudah satu bulan, keberadaan Harun Masiku tak diketahui. Dia terlibat kasus suap eks anggota KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Oh sampai sekarang kita masih berupaya mencari yang bersangkutan dimana ya," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Menurut Argo, sesuai perintah Kapolri Jenderal Idham Azis, jajaran kepolisian mengejar Harun Masiku berdasarkan surat DPO yang telah diterbitkan untuk seluruh mako di Indonesia.

"Tentunya kita masih menunggu informasi dari lapangan ya dan kita juga tetap kita mencari seperti yang sudah kita lakukan terdahulu. Kita membantu beberapa. Ada pernah itu kasus e-KTP, kasus BLBI, kita sudah beberapa kali membantu juga kok. Kita tunggu saja," jelas Argo.

Tak cuma Harun, Polisi juga membantu KPK mencari keberadaan Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Dia terlibat suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA pada tahun 2011-2016.

"Ya sudah ada surat ke Mabes Polri ya," kata Argo.

Argo tidak merinci detail surat lembaga antirasuah tersebut. Yang pasti, polisi bergerak profesional sebagaimana upaya pencarian buronan lainnya.

"Nanti kita juga membantu mencari," jelas Argo.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, KPK menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah penangkapan untuk Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA pada tahun 2011-2016.

Selain Nurhadi, KPK juga menerbitkan surat DPO dan perintah penangkapan terhadap dua tersangka lainnya yakni Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto.

"KPK terbitkan DPO dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi dan kawan-kawan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/2) malam.

Ali mengatakan, dalam proses penerbitan DPO, KPK telah mengirimkan surat kepada Kapolri pada Selasa 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut.

Penerbitan surat DPO dilakukan setelah sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka secara patut. Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

"Sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP, terkait dengan hal tersebut, selain mencari, KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," terang Ali.

Pasal 112 ayat 2 berbunyi setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Baca juga:
KPK Senang Ada Sayembara iPhone 11 Bagi yang Temukan Harun Masiku
Catat, Beritahu Keberadaan Harun Masiku Dapat Hadiah iPhone 11
Sebulan Tanpa Titik Terang, KPK Tidak Batasi Waktu Perburuan Harun Masiku
Wahyu Setiawan Serahkan Uang Suap Rp154 Juta dari Harun Masiku ke KPK
KPK Periksa Staf Sekjen PDIP Terkait Suap PAW Harun Masiku
Kepala Sekretariat PDIP Usai Diperiksa KPK Terkait Wahyu Setiawan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami