Polisi Didesak Tangkap Pelaku Teror Mahasiswa UGM dan Guru Besar UII

Polisi Didesak Tangkap Pelaku Teror Mahasiswa UGM dan Guru Besar UII
PERISTIWA | 30 Mei 2020 12:31 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Abraham Todo Napitupulu mengecam aksi teror dan intimidasi terhadap mahasiswa UGM dan Guru Besar UII. Dia mendesak Pemerintah dan Kepolisian RI untuk melindungi warga negara yang mendapatkan teror dan ancaman terkait.

Untuk diketahui, Constitutional Law Society FH UGM (CLS) yang menyelenggarakan diskusi publik soal 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' mendapatkan teror dan Intimidasi hingga ancaman pembunuhan. Bahkan, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII yang diundang menjadi Narasumber dalam diskusi itu pun mengalami teror.

"Pemerintah dan Kepolisian RI harus melindungi warga negara yang mendapatkan teror dan ancaman tersebut," kata Erasmus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).

Dia melanjutkan, pada dasarnya setiap orang berhak untuk berpendapat dan berkomunikasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia pada Pasal 28 E, F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Pemberangusan hak berpendapat dan berkomunikasi adalah pembangkangan terhadap Konstitusi," ujarnya.

Diskusi publik yang digelar ini merupakan bagian dari kebebasan akademik. Indonesia, kata Erasmus, telah mengikatkan diri pada Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan UU 12/2005.

Penjelasan umum pasal 13 Kovenan ini yakni "... anggota komunitas akademik, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan".

Erasmus menegaskan, judul diskusi sama sekali tidak melanggar Konstitusi dan HAM. Pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B sehingga membincangkan pemberhentian presiden adalah membincangkan Konstitusi.

"Mereka yang menolak membicarakan pemberhentian presiden dalam UUD 1945 sebenarnya sedang menolak isi Konstitusi," pungkasnya. (mdk/fik)

Baca juga:
Polisi Soal Teror Diskusi UGM: Jika Merasa Terancam Silakan Melapor
IPW Sebut Seharusnya Polisi Mudah Ungkap Pelaku Kasus Teror Diskusi UGM
Komisi III Sebut Ancaman Diskusi di UGM Memandulkan Pemikiran Kritis di Era Demokrasi
Soal Diskusi UGM, Abdul Mu'ti Sebut Pencatut Muhammadiyah Klaten Ingin Adu Domba
Komnas HAM Kecam Tindakan Teror pada Mahasiswa Penyelenggara Diskusi di UGM

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Putar Otak Bisnis Ritel Hadapi Corona

5