Polisi tegaskan info pendataan para kiai terkait PKI adalah hoax

PERISTIWA » MALANG | 8 Februari 2017 04:49 Reporter : Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Di hadapan para kiai dan ulama, Kapolres Malang menjelaskan kabar hoax terkait pendataan para kiai dan ulama di Jawa Timur. Pihaknya menyesalkan, niat baik Kepolisian justru dikait-kaitkan sedemikian rupa dengan peristiwa G/30S/PKI Tahun 1965.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung di hadapan para kiai dan pimpinan pesantren NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah menegaskan bahwa kabar tersebut hoax atau tidak benar. Justru pihak Kepolisian ingin bersilaturahim dengan para ulama dan kiai, termasuk di Kabupaten Malang.

"Saya katakan, itu efek dari media sosial. Bisa saya tegaskan itu berita hoax," tegas AKBP Yade Setiawan Ujung di Universitas Raden Rahmad (Unira) Kabupaten Malang, Selasa (7/2).

Kata Yade, berita tidak benar tersebut bermula dari wilayah Jombang yang menyebut adanya pendataan kiai dan ulama. Kabar tersebut kemudian dikaitkan dengan peristiwa pembantaian G30S/PKI tahun 1965.

"Di mana dikatakan, setelah kiai dan ulama didata, dikhawatirkan akan ada tindakan negatif seperti peristiwa 1965," katanya.

Yade menceritakan, awal mula adanya pendataan para kiai dan ulama di Jawa Timur. Ide tersebut bermula dari Kapolda Jawa Timur yang baru Irjen Pol Machfud Arifin menjenguk KH Hasyim Muzadi yang saat itu dirawat di Rumah Sakit Lavalette Kota Malang.

"Saat itu kiai Hasyim memberikan nasihat ke Kapolda supaya sowan ke tokoh agama, kiai dan ulama di Jawa Timur," tegasnya.

Berawal dari situ, Kapolda berniat menjalankan nasehat dari mantan PB NU tersebut. Namun tidak keseluruhan pesantren bisa dikunjungi, tetapi akan ditentukan secara prioritas.

Karena itu ditanyakan ke Polres-Polres. Kapolda sendiri sudah berkunjung ke sejumlah Pondok Pesantren di Pasuruan dan Jombang. Tidak lama lagi akan berkunjung ke beberapa Pondok Pesantren di Malang Raya.

"Jadi latar belakang seperti itu, untuk memperkenalkan diri. Tidak ada maksud negatif, apalagi seperti disampaikan akan ada tindakan negatif seperti kejadian 1965," ungkapnya.

Kabar hoax tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat luas dan diharapkan segera diakhiri. Pihaknya juga menegaskan yang dilakukan bukan hanya ingin mengetahui dan memperkenalkan diri.

"Justru orang yang demikian (penyebar hoax), perlu mempertanggungjawabkan kepada Allah. Justru maksud kita baik ternyata dikaitkan macam-macam," ungkapnya.

Abdul Kholiq, Pengasuh dan Pimpinan sebuah Pondok Pesantren di Pagak Kabupaten Malang mengaku tidak pernah didatangi petugas kepolisian terkait kegiatan pendataan. Tetapi memang dalam seminggu terakhir mendengar kabar di media sosial.

"Di Malang sepertinya tidak ada pendataan. Belum ada sama sekali," tegasnya.

Puluhan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Malang berkumpul di Universitas Raden Rachmad Kepanjen, Kabupaten Malang. Acara dikemas dalam silaturahmi Bersama Ulama NU dan Muhammadiyah dalam rangka Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah untuk merawat NKRI dan Pancasila.

Hadir memberikan peryataan di antaranya Ketua PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Malang DR Mursidi, Ketua MUI Kabupaten Malang KH Misno Fadhol Hija dan Rektor Unira Hasan Abadi.

(mdk/cob)

TOPIK TERKAIT