PPATK Bongkar Dana Donasi ACT Dikelola Pengurus untuk Bisnis Cari Untung

PPATK Bongkar Dana Donasi ACT Dikelola Pengurus untuk Bisnis Cari Untung
Aktivitas kantor ACT Jakarta pasca pencabutan izin. ©2022 Merdeka.com/Rahmat Baihaqi
NEWS | 6 Juli 2022 20:09 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa sejumlah dana donasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ada yang tidak langsung disalurkan. Namun diduga diputar terlebih dahulu untuk pembiayaan usaha atau bisnis.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, pihaknya menelusuri mulai dari perputaran dana ACT senilai Rp1 triliun per tahun, hingga soal struktur kepemilikan yayasan, pengelolaan pendanaan, dan lainnya.

"Memang PPATK melihat entitas yang lagi kita bicarakan ini memang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh pendirinya, ada beberapa PT di situ. Lalu kemudian ada yayasan-yayasan lain tidak hanya terkait zakat, namun ada juga terkait kurban, dan tentunya terkait wakaf, dan lainnya. Juga ada lapisan perusahaan terkait investasi dan di bagian bawah ada yayasan terkait dengan ACT," tutur Ivan di Gedung PPATK, Jakarta, Rabu (6/7).

"Ada transaksi memang yang dilakukan secara masif, tetapi terkait dengan entitas yang dimiliki oleh si pengurus tadi. Jadi kita menduga ini merupakan transaksi yang dikelola business to business, jadi tidak murni penerima menghimpun dana, kemudian disalurkan. Tetapi dikelola dulu di dalam bisnis tertentu dan di situ tentunya ada revenue, ada keuntungan," sambungnya.

2 dari 2 halaman

Menurut Ivan, ada perusahaan milik pengurus ACT yang dalam waktu dua tahun melakukan transaksi lebih dari Rp 30 miliar dengan ACT, dan pemilik perusahaan itu terdeteksi terafiliasi dengan pengurus ACT.

"Kami kemudian melakukan pendalaman lebih lanjut dan sekaligus terkait data-data milik penyedia jasa keuangan. PPATK menghentikan sementara atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan," jelas dia.

Ivan pun mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada resiko terhadap donasi kemanusiaan yang disalurkan, apabila mereka tidak sepenuhnya mengerti dengan lembaga tersebut. Untuk itu, semua pihak diharapkan lebih waspada dan dapat saling menjaga, juga mengedukasi.

"Pesannya memang ada resiko apabila publik tidak paham entitas tersebut, memana dana tersebut dikelola para pemiliknya. Ini tidak fokus pada yayasan tertentu, tapi secara luas kepada masyarakat, bisa terjadi pada semua, kita, yang dilakukan entitas, yayasan manapun juga, sehingga harus ada kehati-hatian, tanpa bermaksud melarang atau membatasi saling berbagi," ucap Ivan.

Tanggapan ACT

Menanggapi temuan PPATK, pihak ACT enggan memberikan keterangan. "Bagaimana dana yang dikelola melalui bisnis? Mungkin bukan momentumnya, kurang pas untuk menyampaikan sore ini," kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (6/7).

ACT akan menyiapkan waktu untuk menjelaskan soal temuan PPATK. "Mungkin kita cari waktu yang tepat untuk kami jelaskan," ucapnya.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
Soal Pemotongan Sumbangan 10 %, ACT Lempar ke Kemensos: Butuh Sosialisasi Lebih Baik
Mengintip Aktivitas Kantor Pusat ACT usai Izin Pengumpulan Donasi Dicabut Kemensos
ACT Bakal Surati Kemensos, Minta Izin Pengumpulan Sumbangan Kembali Diterbitkan
Foto-Foto Aktivitas di Kantor Pusat ACT Setelah Izin Pengumpulan Dana Dibekukan
Selama 9 Tahun, PPATK Catat ACT Terima Pemasukan dari 10 Negara Capai Rp64 Miliar
Ibnu Khajar: Polemik Pengelolaan Dana ACT Terjadi di Kepemimpinan Sebelumnya
ACT Tetap Salurkan Donasi yang Terkumpul Sebelum Izin PUB Dicabut Kemensos

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini