PPATK Harus Lapor Penegak Hukum Soal Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino

PERISTIWA | 14 Desember 2019 18:23 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya transaksi keuangan yang dilakukan sejumlah kepala daerah di luar negeri untuk kemudian disimpan di rekening kasino. Nominal uang dalam valuta asing yang disimpan di rekening kasino tersebut juga tak kecil, yakni sekitar Rp 50 miliar.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, PPATK harusnya melaporkan ke penegak hukum jika ada indikasi tindak pidana.

"Artinya PPATK bisa melaporkan ke penegak hukum, kalau memang kemudian ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, atau tindak pindana lainnya, agar penegak hukum memproses. Kalau Kemendagri kan tidak ada kewenangan untuk menindak secara hukum," kata Akmal saat dihubungi, Sabtu (14/12).

1 dari 1 halaman

Termuan Harus Diperjelas

Dia menegaskan, temuan itu harus diperjelas terlebih dahulu. Apakah uang pribadi atau uang dari negara.

"Uang pribadi atau uang kantor? Ini kan belum jelas. Makanya harus diperjelas. PPATK harus memperjelas, uang kantorkah, uang dinaskah," jelas Akmal.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
Kemendagri Didesak Ambil Pembahasan Cawagub DKI Jika Deadlock
Terlambat Serahkan RAPBD, Pemprov DKI Ditegur Kemendagri
Fakta-fakta Ledakan di Monas yang Lukai Dua Anggota TNI
Kemendagri Tak Masalah Anies Berseragam Dinas ke Reuni 212: Masa Dia Pakai Gamis
Mendagri Tito Bantah Ingin Kembalikan Pilkada ke DPRD

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.