PPDB 2020, Kadisdik Jabar Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Surat Rekomendasi Siswa

PPDB 2020, Kadisdik Jabar Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Surat Rekomendasi Siswa
PERISTIWA | 7 Juli 2020 01:14 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Praktik jual nama kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat mencuat di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2020. Tim Satgas Saber Pungli mengaku akan melakukan penyelidikan untuk membongkar praktik culas itu.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi mengaku mendapatkan beberapa informasi mengenai rekomendasi untuk masuk ke sekolah dengan mengatasnamakan dirinya melalui surat rekomendasi.

Ia mengkategorikan hal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak sekolah diminta untuk tidak mempercayai melakukan penipuan semacam ini.

Salah satu modusnya adalah, pihak yang berupaya melakukan penipuan tersebut menghubungi Tata Usaha di sekolah, lalu meminta menyampaikan kepada kepala sekolah untuk segera menghubungi Kadisdik Jabar terkait konfirmasi mengenai rekomendasi murid maupun terkait dana bantuan.

"Padahal nomornya juga beda dengan nomor telepon saya. Ada beberapa sekolah yang melaporkan itu. Saya harap ini bisa ditelusuri. Masyarakat dan pihak sekolah saya minta hati-hati," ungkapnya, Senin (6/7).

"Saya belum pernah menerima atau mengeluarkan surat (rekomendasi untuk penerimaan murid). Banyak yang mengatasnamakan saya. Kepada pihak sekolah abaikan saja bila mendapatkan surat seperti itu, fokus jalankan sistem sebagaimana mestinya," ucap dia lagi.

1 dari 1 halaman

Sementara itu, Tim Ahli Saber Pungli Jabar Iriyanto membenarkan adanya informasi mengenai praktik penipuan yang mengatasnamakan Disdik Jabar. Pihaknya mengaku sedang menelusuri termasuk mencari data, fakta dan alat bukti.

Ia menyatakan bahwa modus seperti ini sudah banyak terjadi. Namun, ia tidak bisa merinci secara detil jumlahnya. "Kan kalau Saber Pungli harus dengan data dan fakta, jadi alat bukti yang bicara. Jadi alat buktinya kita cari itu," ucap dia.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa kisruh PPDB termasuk praktik seperti ini biasanya dilakukan atau melibatkan orang-orang yang justru mengerti aturan atau kalangan menengah ke atas. Padahal, sistem daring yang digunakan sudah tidak bisa lagi mengakomodir modus seperti itu.

"Yang perlu saya sampaikan, PPDB itu selalu ribut bukan oleh orang miskin, tapi orang kaya. Bukan orang bodoh, tapi orang pintar. Bukan rakyat jelata, tapi pejabat, bukan yang enggak tahu aturan, tapi yang tahu aturan. Cara-cara backing-backingan gitu, cara cara yang mengatasnamakan organisasi, udah lah dihentikan lah," tegasnya. (mdk/rhm)

Baca juga:
Kapasitas Sekolah Negeri Terbatas, Sekda DKI Ingatkan Masih Ada Swasta
Kemendagri, Kemendikbud dan Pemprov DKI Sudah Temukan Titik Temu Soal PPDB
Pemprov DKI Bakal Revisi Juknis PPDB Terkait Jalur Zonasi di Jakarta
Orangtua Murid Kirim Karangan Bunga Tolak PPDB DKI ke Balai Kota
Lolos Zonasi RW, Calon Peserta Didik Segera Laporkan Diri Hari Ini
Warga Keluhkan Sistem Zonasi Bina RW Tak Akan Mampu Menampung Pendaftar Jalur Zonasi
DPRD DKI Membeberkan Alasan Usia Menjadi Syarat Utama PPDB Zonasi

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami