PR Pemerintah Atur Transportasi saat New Normal: Jamin Jaga Jarak di Jam Sibuk

PR Pemerintah Atur Transportasi saat New Normal: Jamin Jaga Jarak di Jam Sibuk
PERISTIWA | 1 Juni 2020 23:17 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah aspek untuk masyarakat menjalani new normal, termasuk dalam sektor transportasi. Djoko Setijowarno selaku pengamat transportasi publik menilai jika pada new normal masalah yang dihadapi bukan pada transportasinya, tetapi dari bagaimana mengatur kegiatan manusianya.

"Untuk implementasi new normal pada angkutan umum massal perkotaan khususnya Jabodetabek, permasalahan mendasar bukan pada pemberlakukan protokol kesehatan, seperti cek suhu tubuh, hand sanitizier, masker termasuk ketaatan publik untuk physical distancing. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah bagaimana kemampuan kapasitas angkutan umum massal dapat menjamin terlaksananya physical distancing terutama pada jam-jam sibuk," tutur Djoko kepada merdeka.com, Senin (1/6).

Menurutnya, jika new normal diterjemahkan sebagai semuanya masuk kerja dengan jadwal seperti kondisi sebelum pandemi. Bisa dipastikan kapasitas angkutan umum massal di Jabodetabek, tidak dapat menjamin pelaksanaan jaga jarak.

"Kenapa demikian? Karena sulit untuk melakukan penambahan kapasitas angkutan umum massal secara signifikan pada jam-jam sibuk agar tercapai physical distancing dengan demand setara dengan pada masa sebelum pandemi," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Dia mencontohkan, KRL pada jam-jam sibuk, tentu tidak mungkin menambah kapasitas pada saat itu agar tercapai setiap kereta hanya maksimal 35 persen dan seluruh penumpang terangkut (50 persen saja mungkin sudah sangat berat).

Termasuk, lanjut dia, jika dilakukan pengalihan ke angkutan umum massal bus mungkin bisa jadi solusi. Namun harus dapat dipastikan besaran tarif dapat disesuaikan seharga tarif KRL. Dampak lainya juga akan membuat kemacetan di jalan-jalan raya, karena pilihanan memakai kendaraan pribadi.

"Lalu, Di sini juga tantangannya apakah kebijakan ganjil genap tetap dilaksanakan atau untuk sementara ditiadakan. Jika tetap dilaksanakan namun pemerintah tidak mampu menyediakan ketersediaan angkutan umum yang memadai untuk physical distancing, maka kebijakan ganjil genap potensial dipermasalahkan publik," terang Djoko.

Solusinya, kata Djoko, seluruh pihak harus menilai jika kebijakan pemerintah tentang new normal bukan berarti memperboleh aktivitas masyarakat sebagaimana sebelum pandemi. Tetap ada batasan-batasan yang berlaku, agar adanya pengendalin intensitas masyarakat.

Oleh karena itu, dia menyarankan pada saat memasuki new normal tidak seharusnya semua masyarakat kembali ke kantor sebagaimana kondisi semula, sebelum pandemi.

"Yang masih bisa work from home ya semestinya tetep WFH atau ada pengurangan hadir ke kantor. Sektor yang menuntut pekerja harus datang ke tempat kerja, perlu diatur jadwal kerjanya sehingga bervariasi pergerakan orangnya, tidak menumpuk pada jam yang sama seperti masa sebelum pandemi," ucapnya.

"Atau kalau mau sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan dapat menyediakan sendiri kebutuhan angkutan untuk para karyawannya agar terjamin protokol kesehatan terutama physical distancing," lanjutnya. (mdk/ray)

Baca juga:
VIDEO: Pariwisata Banyuwangi Bersiap Menyambut New Normal
Wagub DKI Sebut Sekolah di Jakarta Belum akan Dibuka 13 Juli
Penerapan Protokol Kesehatan New Normal di Pusat Perbelanjaan
Pemkot Bekasi Mulai Bangun Ekonomi, Izinkan Buka Tempat Usaha Cegah PHK Lanjutan
CEK FAKTA: Hoaks Orang Berusia di Atas 50 Tahun Dilarang Masuk Mall Selama New Normal

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Menjawab Keluhan, Menyiasati Keadaan - MERDEKA BICARA with Ganjar Pranowo

5