Presiden Jokowi Ajak Kepala Daerah Buat Omnibus Law

PERISTIWA | 16 Desember 2019 16:50 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kepala daerah bisa mengajukan omnibus law ke DPRD terhadap peraturan daerah (perda) yang dinilai dapat menghambat serta membebani kerja. Menurut dia, revisi perda dapat membuat kerja kepala daerah menjadi fleksibel.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Kita harus bergerak cepat, daerah juga bisa mengajukan hal sama, revisi perda. Perda yang menghambat, membebani pimpinan daerah ‎ajukan saja bersama-sama pangkas supaya bapak ibu bisa lincah kerja, fleksibel dengan perubahan dunia," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/10/2019).

Jokowi mengatakan bahwa ada 82 UU yang akan direvisi lewat omnibus law ke DPR. Dia pun telah meminta Ketua DPR Puan Maharani untuk menyelesaikannya dalam kurun waktu tiga bulan.

"Saya sudah bisik-bisik, bu kalau bisa jangan lebih dari 3 bulan. Perubahan dunia ini cepat sekali,‎ banyak negara resesi, kita tidak mau itu," ucapnya.

1 dari 2 halaman

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku akan segera menginventarisasi perda yang bakal direvisi melalui ke DPRD. Namun, dia akan mempelajari terlebih dahulu tujuan UU tersebut direvisi agar tidak tabrakan.

"Tapi kita mesti tahu arah yang dituju dari omnibus law nasional. Agar ada dua kata, namanya sinkronisasi dan harmonisasi sehingga kerjanya bagus," ujar Ganjar usai acara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ganjar menuturkan bahwa gubernur se-Indonesia memiliki grup Whatsapp bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dia menyatakan Tito telah memerintahkan agar daerah mulai menyiapkan perda yang bakal direvisi.

"Enggak cukup kan kita hanya menyiapkan apa ya dengan meraba-raba. Maka kan sudah cipta lapangan kerja, maka sudah diberikan soal pajak, kemudian nanti soal perijinan," jelasnya.

2 dari 2 halaman

Hal yang sama juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengaku sudah menyisir Perda yang bakal direvisi melalui omnibus law.

"Kami sudah melakukan penyisiran, supaya tidak satu-satu ketika disampaikan ke DPRD. Ketua DPRD sudah dikonfirmasi agar mengikuti format di pusat. Kalau di pusat mengajukan Januari, kita juga," tutur dia.

Dia menjelaskan beberapa perda yang bakal direvisi melalui omnibus law yakni terkait perizinan dan investasi. Selain itu, juga soal restrukturisasi.

"Kalau di pusat ada 3, kita di Jawa Timur kita akan peras dari berapa ke berapa belum kita putuskan," pungkas Khofifah.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com (mdk/ded)

Baca juga:
Tetapkan 127 Anggota, Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law
Jokowi Bisiki Puan Minta Omnibus Law 82 UU Diselesaikan 3 Bulan
Omnibus Law Harus Pertimbangkan Rasionalisasi Jumlah Perizinan
Pemerintah Diminta Libatkan Pemda Bentuk RUU Omnibus Law
Pemerintah Rampingkan 82 UU dan 1.194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.