Presiden Jokowi Minta Publik Ikut Awasi Revisi UU KPK

PERISTIWA | 16 September 2019 12:34 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah saat ini sedang memperjuangkan isi dari revisi UU KPK. Jokowi menegaskan, KPK adalah lembaga negara yang harus dijaga keberadaannya.

"Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-subtansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu," ungkap Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

"Jadi saya perlu saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam kita bernegara," lanjut Jokowi.

Sebab itu, revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR, kata dia, harus diawasi bersama-sama agar KPK tetap berada di posisi kuat dalam memberantas korupsi.

"Mengenai revisi UU KPK, Itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi, semua. Agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam posisi pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama," ungkap Jokowi.

Diketahui sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). DPR dan pemerintah menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) secara tertutup untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) rancangan undang-undang. (mdk/bal)

Baca juga:
Penjelasan Soal Ketua KPK Kembalikan Mandat ke Presiden Jokowi
Fahri Tegaskan 4 Poin Penolakan Jokowi di Revisi UU KPK Ada Dalam Pembahasan di DPR
4 Mantan Pimpinan KPK Minta DPR Perkuat Pemberantasan Korupsi
Jokowi: Di UU KPK Tidak Kenal Pengembalian Mandat, yang Ada Mengundurkan Diri
Banyak anggota DPR Ditangkap, ICW Duga Revisi UU KPK Sarat Konflik Kepentingan
Jubir: Kami Percaya Presiden Tak akan Biarkan KPK Lumpuh Apalagi Mati

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.