Program Penghapusan Denda Pajak PBB Kabupaten Bogor Berlangsung Sampai Juni 2020

PERISTIWA | 24 Januari 2020 19:53 Reporter : Rasyid Ali

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan aturan mengenai pengampunan denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2). Hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB. Namun amnesti ini hanya berlaku tagihan hingga tahun 2015.

Pemberlakukan aturan ini pun terbatas, yakni mulai 1 Februari 2020 hingga 30 Juni 2020. Diharapkan, Wajib Pajak (WP) yang ingin melunasi PBB, membayar pada waktu tersebut agar tidak dikenakan denda administratif.

"Untuk 2016 ke sini, tidak berlaku. Jadi hanya berlaku sejak terbit PBB hingga tahun 2015. Jadi cukup bayar pajak pokok dan otomatis denda akan dihapuskan," ujar Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB P2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor Gandi Putra Siregar, Jumat (24/1).

Menurutnya, pemberian amnesti ini untuk merangsang para WP melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Karena hingga akhir 2019, Bappenda mencapai piutang PBB P2 berkisar pada angka Rp1,2 triliun.

"Itu baru pokoknya saja. Belum berikut denda. Mulai pekan depan kita mulai sosialisasi Perbup ini ke kecamatan hingga ke desa supaya semakin banyak yang membayar pajak," kata dia.

Bappenda telah menghitung, jika seluruh WP membayar pajak hingga tagihan tahun 2015, maka denda yang terhapus sekitar Rp205 miliar.

"Selain merangsang WP membayar pajak, ini juga salah satu upaya mengurangi piutang PBB kita," jelas Gandi. (mdk/cob)

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.