Putusan MK membuat politik dinasti semakin merajalela

Putusan MK membuat politik dinasti semakin merajalela
PERISTIWA | 5 Maret 2018 00:07 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Direktur Strategi Indo Survey & Strategy Karyono Wibowo mengatakan politik dinasti tidak akan pernah hilang dari perpolitikan Indonesia. Terlebih, ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana dan ini yang membuat politik dinasti 'tumbuh subur'.

MK melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi.

Para hakim MK memutuskan, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

"Jadi sekarang makin terbuka, makin legitimate sekarang, kekuasaan dinasti itu makin merajalela," katanya di Jakarta, Minggu (4/3).

Bahkan dia mengibaratkan politik itu bagaikan kartel, untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan kekuasaan sudah ada di genggaman maka dapat meningkatkan faktor ekonomi dan nantinya bisa berujung negatif.

"Sehingga memudahkan untuk menguasai sumber ekonomi tujuannya hanya itu kok, ujungnya pasti penyimpangan kekuasan yang berakhir pada korupsi," ujar dia.

Banyak contoh politik dinasti yang berakhir korupsi, salah satunya Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, menjerat ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Asrun merupakan Wali Kota Kendari dua periode, yaitu pada 2007-2017, yang kemudian digantikan putranya, Adriatma. Asrun memerintahkan Adriatma menerima suap dari pengusaha di wilayahnya. Duit suap itu kemudian dipakai Asrun untuk kepentingan kampanye maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

Walau politik dinasti tidak dilarang, namun kejadian tersebut membuka mata bahkan politik dinasti tidak memberikan keuntungan malah menimbulkan kerugian.

"Jadi kalau saya boleh menyimpulkan memang yang namanya politik dinasti, kekuasaan yang dibangun oleh keluarga dinasti itu lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya karena bisa terlihat seperti yang tadi saya bilang menggunakan kekuasaan untuk tujuannya menguasai kekuasaan," ujarnya.

Sementara itu, isu dinasti ini bisa menjadi isu yang menguntungkan untuk menjatuhkan lawan politik pada pilkada. Dia mencontohkan Pilgub yang terjadi di Sulawesi Selatan pasangan lchsan Yasin Limpo yang merupakan keluarga dinasti Yasin Limpo. Menurutnya, ini bisa menjadi kelemahan bagi lchsan Yasin Limpo.

"Jika ada gerakan penolakan terhadap politik dinasti secara masif, terstruktur dan sistematis, maka otomatis bisa menurunkan elektabilitasnya," ujarnya. (mdk/rzk)


KPK akan jerat dengan UU TPPU jika ada koruptor dari dinasti politik
Kongkalikong jahat ayah dan anak buat 'amunisi' di Pilkada
KPK tak akan izinkan Asrun ikut kampanye Pilkada Sultra
KPK sebut banyak petahana di Pilkada korupsi karena biaya politik tinggi
Jika diminta, PAN siap beri bantuan hukum ke Wali Kota Kendari

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami