Raker dengan DPR, Yasonna Buka Data WNA Masuk Indonesia Selama Pandemi Corona

Raker dengan DPR, Yasonna Buka Data WNA Masuk Indonesia Selama Pandemi Corona
PERISTIWA | 1 April 2020 13:34 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Komisi III DPR RI melakukan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yassona menyampaikan data perlintasan Warga Negara Asing (WNA) masuk Indonesia dari bulan Januari hingga Maret 2020 selama merebaknya virus Covid-19 atau corona.

"Saya menyampaikan data perlintasan orang asing seperti yang disampaikan dan dampak kebijakan yang kita lakukan pasca merebaknya Covid-19," kata Yasonna saat rapat lewat video conference, Rabu (1/4).

Yasonna menyebut, jumlah WNA yang masuk Indonesia merosot tajam dari 10 terbesar orang asing yang masuk ke Indonesia pada bulan Januari. Pertama berasal dari China sebesar 188.000, diikuti Australia 120.000, dan Singapura 130.000. Kemudian, Malaysia India, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Rusia ada 772.000 orang.

"Tetapi yang keluar justru pada bulan Januari itu lebih besar, yang keluar orang asing itu 788.775 dan China itu juga yang keluar 195.889 ini," ucapnya.

Kemudian, lanjut Yasonna, setelah mengeluarkan Permenkumham Nomor 3, pada bulan Februari WNA China yang masuk ke Indonesia makin menurun tajam dan tidak termasuk dalam 10 besar.

"Yang 10 besar itu Malaysia 91.000, Australia, Singapura, Jepang, India, Korea Selatan dan lain-lain," kata dia.

1 dari 1 halaman

Dia menuturkan, masuknya WNA China ke Indonesia pada bulan Maret juga sangat menurun. Justru, yang terbesar masuk adalah WNA Australia, Malaysia, Singapura, Jepang, India, Inggris, Amerika Serikat, Rusia dan Jerman.

"Tetapi jumlahnya dalam angka yang lebih kecil," kata Yasonna.

Dia mengatakan, penerbitan Permenkumham Nomor 3, Nomor 7 dan Nomor 8 memiliki dampak terkait hal itu. Ditambah, Permenkumham terbaru Nomor 11 yang sama sekali melarang orang asing masuk Indonesia.

"Kecuali untuk beberapa kelompok-kelompok orang asing pemegang kitas dan kitap, visa diplomatik dan visa dinas, orang pemegang izin tinggal diplomatik, tenaga bantuan medis, pangan dan kemanusiaan nanti kita buka itu dimungkinkan tentu dengan protokol kesehatan seperti yang berlaku," tuturnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Amir Syamsuddin: Setop Proyek Mercusuar, Bantu Rakyat Kecil Hadapi Corona
OJK Sebut Bank Bisa Tak Tangguhkan Cicilan Kredit untuk 1 Tahun
Jenderal Idham Aziz Minta Kapolda Lebih Tegas Laksanakan Maklumat Kapolri
Gelontorkan Rp 6,1 T, Pemerintah Tunda Pembayaran Cicilan KUR Selama 6 Bulan
Percepat Tangani Covid-19, Jokowi Tinjau RS Darurat di Pulau Galang

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami