Razia narkoba di LP jangan berhenti karena Denny

Merdeka.com - Razia Wamenkum HAM Denny Indrayana ke Lapas Pekanbaru berujung protes. Akibat dugaan pemukulan yang dilakukan rombongan Denny, Menkum HAM Amir Syamsuddin membekukan MoU antara BNN dan Kemenkum HAM. Para sipir pun menolak ada razia semacam itu.

Pelarangan razia ini disayangkan pengamat hukum UGM Eddy OS Hiarej. Eddy menilai hanya dengan cara razia mendadak dan tanpa pemberitahuan, peredaran narkoba bisa diberantas.

"Kalau tidak ada razia, lalu dengan cara apa peredaran narkoba di penjara bisa diberantas? Razia mendadak di Rutan dan lapas harus diteruskan," ujar Eddy kepada merdeka.com, Kamis (4/4).

Eddy menilai peredaran narkoba dalam penjara sudah sangat mengkhawatirkan. Cara-cara normal sudah tidak bisa lagi memberantas peredaran narkoba. Apalagi kalau hanya dengan penyuluhan.

"Hanya dengan razia masih ada harapan," kata Eddy.

Eddy pun menilai kasus pemukulan ini hanya politis. Dia tidak terlalu memperdulikan apakah ini dilakukan Denny hanya untuk pencitraan atau benar-benar ingin memberantas narkoba dalam penjara.

"Yang ribut itu hanya yang sirik," kata Eddy.

Denny melakukan razia pada Senin (2/4) dini hari. Saat itu Denny bersama petugas BNN melacak 3 napi yang diduga melakukan pencucian uang dari hasil penjualan narkoba. Saat itu, petugas Lapas Pekanbaru lama membukakan pintu. Insiden pemukulan pun terjadi.

Dugaan penamparan yang dilakukan oleh Wamenkum HAM Denny Indrayana berbuntut panjang. Selain membuat tim pencari fakta (TPF), Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin juga membekukan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Untuk sementara saya bekukan MoU dengan BNN terkait penindakan narkoba," ujar Amir Syamsuddin kepada wartawan di kantornya di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/4).

Selain membekukan MoU, Menkum HAM juga membekukan pengebonan (meminjam tahanan) tahanan yang biasa dilakukan BNN. "Pengebonan warga binaan saya bekukan," terangnya.