Ribuan Petani 'Kepung' Istana, Jokowi Bilang 'Ternyata Ucapan Terima Kasih'

PERISTIWA | 10 Oktober 2019 12:09 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Sejumlah elemen petani menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kamis (10/10). Lalu lintas pun dialihkan di sejumlah titik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung saat terima perwakilan masyarakat perhutani sosial di Istana Kepresidenan apakah bagian dari para pendemo.

"Ini yang hadir di sini itu termasuk bagian yang demo di depan itu? Iya? Bukan demo, kumpul gitu bukan demo. Pagi pagi tadi mau masuk Istana polisi banyak sekali ini apa, bukan demo? Bukan?" tanya Jokowi kepada para perwakilan masyarakat pehutani sosial di Istan Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Iya," sambut para peserta perhutani.

Lalu Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengira peserta dalam ruangan tersebut adalah bagian dari pendemo. Namun bukan aksi unjuk rasa tapi ucapan terima kasih.

"Lah katanya ribuan ada demo besar itu apa. Oh nggih nggih nggih. Berarti belum sambung. Dipikir demo, ternyata ucapan terima kasih. Itu bedanya jauh itu," ungkap Jokowi.

Jokowi pun sempat mengamati kondisi tadi pagi saat memasuki Istana Negara. Sejumlah ruas jalan ditutup dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

"Polisi banyak sekali ini apa, pagi pagi tadi saya liat. Disampaikan ke saya ada demo pak. Kalau polisinya banyak yang demo pasti banyak juga. Ia pak ribuan pak. Ternyata ucapan terima kasih," kata Jokowi.

1 dari 1 halaman

10 Ribu Petani Perhutanan Sosial Demo Di Istana

Sebelumnya diketahui gerakan masyarakat perhutanan sosial Indonesia, disingkat Gema Perhutanan Sosial Indonesia bersama 10.000 petani perhutanan sosial akan melakukan aksi di Depan Istana Negara Jakarta.

"Kedatangan kami adalah untuk menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dilaksanakannya kebijakan perhutanan sosial, utamanya di Jawa, melalui Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) selama 35 tahun," kata Ketua Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah Khuriyati.

Siti menjelaskan, pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) ini merupakan suatu perubahan mendasar dari paradigm, regulasi, metodologi, kelembagaan, dan managemen pengelolaan hutan negara di Jawa yang telah berlangsung selama 154 tahun sejak keluarnya Bosch Ordonantie 1865.

Menurut Siti, pengelolaan hutan warisan kolonial ini gagal mengatasi persoalan kemiskinan petani di dalam dan sekitar kawasan hutan, diperparah dengan praktek pungutan dan persewaan lahan yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan petani.

Kemudian, sementara itu pengelolaan hutan Negara di Jawa juga telah menyebabkan persoalan kerusakan ekologi berupa laju deforestasi dan degradasi lahan di Jawa. Sekitar 1.127.073 Hektar kawasan hutan saat ini dalam kondisi terbuka tanpa tutupan lahan yang berarti.

Lalu menurut dia, kebijakan perhutanan sosial Presiden Joko Widodo adalah bagian dari kebijakan Reforma Agraria. Secara keseluruhan kebijakan Reforma Agraria Jokowi, kata dia mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektar, dengan rincian sebanyak 9 juta hektar melalui redistribusi dan legalisasi (sertifikat) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta sebanyak 12,7 juta hektar Perhutanan Sosial diluar Jawa dan 1.127.073 hektar perhutanan sosial di Jawa.

"Sungguh angka yang sangat besar. Hal ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada petani dan masyarakat perdesaan," ungkap Siti. (mdk/rnd)

Baca juga:
Tradisi Berbagi Tembakau Petani Gunung Slamet
Nilai Tukar Petani Naik 0,63 Persen Sepanjang September 2019
Bertemu Petani, Jokowi Kaget Menteri LHK Belum Bagikan Lahan Reforma Agraria
Ratusan Petani Unjuk Rasa di Istana Negara
Gelar Demo, Massa Tolak RUU Pertanahan Mulai Berkumpul di Depan Istana
Aksi Petani Gruduk Gedung DPR