Ridwan Kamil Sebut Angka Reproduksi Covid-19 Jabar di Atas Satu

Ridwan Kamil Sebut Angka Reproduksi Covid-19 Jabar di Atas Satu
PERISTIWA | 13 Juli 2020 17:01 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Kasus penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di kawasan Hegarmanah, Kota Bandung dan Pusdikpom Kota Cimahi berpengaruh pada kenaikan angka reproduksi virus di Jawa Barat. Gugus tugas di daerah yang bersangkutan diminta untuk memperbarui data dengan cepat serta terbuka.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan lonjakan kasus di dua lokasi tersebut masuk dalam kategori anomali, namun meningkatkan angka reproduksi Covid-19 di angka 1,73.

"Ini pertama kali Jabar angka reproduksi Covid di Jabar yang biasanya di bawah satu jadi di atas satu. Insya Allah bisa kita kendalikan lagi," kata dia saat konferensi pers di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (13/7).

Ia menginstruksikan kepada Pemerintah Kota Bandung dan Kota Cimahi melalui Gugus Tugas untuk segera memperbarui data. Definisi penambahan kasus itu berdasarkan lokasi testing dilaksanakan atau kasus yang terjadi.

"Bukan karena siswanya datang dari Sulawesi atau dari manapun, maka dihitung tidak dihitung, tidak seperti itu. Mau datang dari seluruh dunia manapun, pada saat testing locus-nya di daerah itu, maka jika ada yang positif, penambahan kasusnya dihitung sebagai penambahan di daerah itu. Apa yang terjadi di tanah Bandung dihitung penambahan di Bandung, begitu juga di Cimahi. Jadi harus di-update," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan total pengetesan dengan metoda swab (tes usap) sudah menyentuh angka 88 ribu. Dari angka itu, positivity rate berada di angka 4,2 persen. Artinya, dari setiap 100 tes swab, ada sekira 4 orang yang positif.

"Di provinsi lain ada yang 30 persen, ada 12 persen. nah WHO memberikan syarat, barang siapa positivity rate-nya bisa dijaga di bawah lima persen selama tiga minggu, itu masuk ke kategori terkendali," ujarnya.

Ridwan Kamil belum mengizinkan tempat hiburan di tempat minim ventilasi semacam bioskop untuk beroperasi. Selain itu, ia menegaskan aktivitas belajar mengajar termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di tahun ajaran baru tetap tidak boleh secara tatap muka.

Hasil kajian yang dilakukan, tempat hiburan minim ventilasi semacam bioskop maupun karaoke berpotensi menyebarkan virus secara cepat. Meski demikian, mal masih diperbolehkan untuk beroperasi.

"Hasil kajiannya, virus cepat menyebar di ruang tertutup yang tidak berventilasi. Dorpletnya muter muter di sana. Kalau ada ventilasi maka dia terbawa suhu panas dari luar, maka droplet bisa hilang. Mal bisa buka tapi bioskop ditahan dulu, karoke ditahan dulu," kata dia.

Selain itu, dia menyatakan apapun kegiatan pendidikan tidak boleh ada yang tatap muka, kecuali yang di daerah bersangkutan masuk kategori zona hijau.

Jika ada kegiatan pendidikan yang memaksa tatap muka padahal bukan zona hijau, itu pelanggaran. Masyarakat diminta ikut memantau dan melaporkan ke gugus tugas daerah jika menemukan aktivitas tersebut.

"MPLS, hari ini hari pertama tahun ajaran baru, semua dilaksanakan secara daring. Saya sudah tegaskan, selama tidak bisa membuktikan sekolahnya tidak berada di zona hijau, maka aktivitas tatap muka dilarang. Kalau tidak, berarti ada pelanggaran," ujar Ridwan Kamil.

Pemprov Jabar juga menyiapkan denda uang, kurungan atau kerja sosial bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Ini dilakukan karena hasil pantauan, masyarakat banyak yang seakan cuek dengan pandemi Covid-19 sekaligus dalam rangka mengendalikan angka reproduksi virus.

Ridwan Kamil menjelaskan, denda tersebut bagian dari mendisiplinkan masyarakat untuk menjaga diri dan orang lain di tempat umum. Terlebih, selama pandemi, pihaknya sudah melakukan edukasi hingga teguran. Artinya, sanksi merupakan tahapan selanjutnya dalam pencegahan penyebaran virus.

"Proses edukasi, teguran sudah dilakukan. Tahap ketiga disiplin dengan denda. Dari Rp 100-150 ribu kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Kalau di ruang pribadi itu pilihan, di rumah tidak wajib. Kalau tidak bisa membayar denda, pilihannya opsinya kurungan atau kerja sosial," beber Ridwan Kamil.

Hasil denda tersebut akan masuk ke kas daerah yang dihimpun untuk negara. Sementara ini, dasar hukumnya adalah Pergub yang akan dikaji oleh Kajati Jabar. Yang melaksanakan operasi adalah Satpol PP, kepolisian dan TNI atas nama gugus tugas.

Peraturan ini membekali gugus tugas yang diberi kewenangan oleh peraturan untuk membuat semua tindakan yang diperlukan menjaga epidemiologi terkendali. Untuk sementara, aturan ini akan diberlakukan terkait pemakaian masker, belum masuk ke ranah orang yang berkumpul.

Namun, ada pengecualian terkait penerapan denda tersebut. Masyarakat yang beraktivitas olahraga dengan kardio tinggi seperti lari atau bersepeda tidak akan mendapat sanksi. Begitupun dengan masyarakat yang sedang makan di ruang publik, diperkenankan untuk melepas masker.

"Di luar itu ada denda. Proses ini akan dilakukan selama 14 hari dimulai pada 27 Juli. Pemberlakuan dendanya akan dimulai. Sebelum itu akan ada finalisasi sosialisasi. Mudah-mudahan tidak ada yang banyak yang kena denda. Ini hasil monitor dan laporan dari kapolda, banyak orang yang cuek tidak menggunakan masker," pungkasnya. (mdk/cob)

Baca juga:
Ridwan Kamil Minta ODP, PDP & OTG Meninggal Tak Diterjemahkan Akibat Covid-19
Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 34 Provinsi 13 Juli 2020
Pasien Covid-19 Sembuh di Kabupaten Bogor Mencapai 44 Persen
54 Karyawan RRI Positif dan 2 Karyawan TVRI Meninggal Dunia Akibat Covid-19
DKI Jakarta Laporkan Penambahan 281 Kasus Baru Covid-19

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami