Rudiantara Belum Ada Payung Hukum untuk Awasi Netflix & YouTube

PERISTIWA | 14 Agustus 2019 22:57 Reporter : Purnomo Edi

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, belum ada payung hukum untuk mengawasi Netflix maupun Youtube. Ini terkait wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi dua situs tersebut.

Dia mengatakan, peran dan fungsi KPI mengacu pada perundangan penyiaran. Sedangkan dalam perundangan saat ini, belum mengatur tentang pengawasan terhadap Netflix maupun Youtube.

"Belum kita belum bicarakan. Karena landasan hukumnya harus jelas. Kalau sekarang itu kan KPI mengacu pada undang-undang penyiaran. Sedangkan Netflix lain lagi," katanya di UGM, Rabu (14/8).

Selain tentang KPI, Rudiantara juga membahas tentang Lembaga Sensor Film (LSF) terkait dengan Netflix. Menurutnya, di Netflix ada ratusan ribu film di dalamnya.

"Nah kalau sensor film di kita ada yang namanya lembaga sensor film. Tapi kan sekarang Netflix itu kalau mau disensor dahulu berarti ada ratusan ribu film yang disensor. Siapa yang mau nyensor?" jelasnya.

Dia mengungkapkan, sensor film bisa saja dilakukan setelah film ditayangkan. Namun hal itu diperlukan landasan hukum yang mengaturnya.

"Sensor itu barangkali setelah penayangan. Tapi landasan hukumnya apa? Harus kita siapkan dahulu," tutup Rudiantara.

Baca juga:
KPI Terima Petisi Penolakan Pengawasan Netflix
Kominfo Minta KPI Punya Regulasi Awasi Konten Netflix dan Youtube
Gelar Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2019, KPI Lombakan Tujuh Kategori
DPR Sahkan 9 Komisioner KPI
Komisi I DPR Pilih 9 Nama Calon Anggota KPI Hasil Fit and Proper Test
DPR Gelar Fit and Proper Test 34 Calon Anggota KPI
Ombudsman Temukan Maladministrasi di Pansel Calon Anggota KPI

(mdk/fik)