Rugikan Negara, Eks Kades di Deli Serdang Dihukum 4 Tahun Penjara
PERISTIWA » MALANG | 15 Maret 2019 01:31 Reporter : Yan Muhardiansyah

Merdeka.com - Mantan Kepala Desa (Kades) Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, Sri Astuti (56), terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Perempuan ini dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sri Astuti juga dihukum membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 146.391.000. Apabila tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi menutupi UP, maka dia dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan.

Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Nazar Efriadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (14/3). Majelis menyatakan Sri Astuti telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dia terbukti telah menyalahgunakan kewenangan dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Menyatakan terdakwa Sri Astuti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair," kata Nazar.

Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kanin meminta agar Sri Astuti dihukum 8 tahun penjara dan didenda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Untuk kewajiban membayar uang pengganti (UP), JPU meminta agar Sri Astuti diwajibkan membayar Rp 2,7 miliar atau harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi menutupi UP, maka dia dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun.

Menyikapi putusan ini, JPU menyatakan masih pikir-pikir. Begitu pula dengan terdakwa.

Sesuai dakwaan, perkara ini terkait dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) di Desa Sampali dengan luas 2.024,56 Ha yang berakhir pada tanggal 09 Juni 2000. Dalam rangka perpanjangan HGU dilakukan pengukuran pada 1997 yang dituangkan dalam Peta Pendaftaran Nomor: 29/1997 tanggal 24 November 1997. Dari hasil pengukuran luasnya dinyatakan 1.883,06 Ha. Dari jumlah itu, 1.809,43 Ha mendapat perpanjangan HGU, sedangkan 73,63 Ha tidak diperpanjang.

Pada kurun 2003 hingga 2017, Sri Astuti selaku Kepala Desa Sampali menerbitkan 405 Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah di atas lahan HGU atau eks-HGU PTPN 2 Kebun Sampali. Surat itu untuk melengkapi permohonan pengukuran hak atas tanah.

Dalam menerbitkan SKT itu, Sri Astuti menerima uang dengan jumlah bervariasi, antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 untuk tiap dokumen. Sementara berkas persyaratan untuk penerbitan SKT itu telah sediakan Sri Astuti di kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani.

Penerbitan 405 SKT di atas HGU atau eks HGU PTPN 2 itu dinilai telah menguntungkan Sri Astuti dan orang lain, yaitu orang-orang yang tertera pada SKT dan menguasai 604.960,84 M2 lahan.

JPU pun menyatakan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini PTPN-II sebesar Rp 1.013.476.205.182,16.

Perkara tindak pidana korupsi ini bukan yang pertama dihadapi Sri Astuti. Dia belum lama bebas setelah menjalani hukuman 1 tahun 2 bulan penjara setelah tertangkap tangan personel Polrestabes Medan saat menerima uang dalam pengurusan surat silang sengketa di kantor Desa Sampali pada Agustus 2017.

Baca juga:
KPK Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Jembatan di Riau
Jadi Tersangka Korupsi, Pimpinan & 3 Anggota DPRD Tapanuli Tengah Dijebloskan ke Bui
Raut Mantan Dirut Jasindo Saat Dituntut 9 Tahun Penjara
Jokowi Serahkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana
Aher Buka-Bukaan Usai Diperiksa Bareskrim Polri Atas Dugaan Korupsi BJB Syariah
Membuat Saksi Takut, Mantan Anggota DPRD Kota Malang Mulyanto Dituntut Paling Tinggi
Mantan Anggota DPRD Kota Malang Ramai-ramai Kembalikan Uang Suap ke KPK

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT