RUU Omnibus Law Salah Ketik, Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU

RUU Omnibus Law Salah Ketik, Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU
PERISTIWA | 18 Februari 2020 13:48 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan adanya salah ketik terdapat pada Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut peraturan pemerintah bisa mengganti undang-undang. Menurut dia, peraturan pemerintah tidak bisa mengubah undang-undang. Namun, hanya bisa mengubah tata cara pengubahan.

"Ya salah ketik sebenarnya. Artinya seharusnya keliru, kan tadi sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu per-UU. Bahwa yang bisa mengubah Undang-undang itu hanya Undang-undang. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya," kata Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Dia menjelaskan RUU Cipta Kerja tersebut masih dalam bentuk rancangan. Karena itu, dia mengklaim hal tersebut masih bisa diperbaiki sebab masih dalam pembahasan di DPR.

"Namanya RUU Demokratis itu masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan sekarang sudah dimulai proses penilaian masyarakat. Silakan saja dibuka," ungkap Mahfud.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Tidak Perlu Kirim Keterangan Resmi

Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut. Menurut dia, hal tersebut akan dibahas nanti di DPR.

"Enggak usah, nanti dibahas aja. Kenapa harus keterangan resmi," ungkap Mahfud.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Bab XIII Pasal 170 Ayat 1, disebutkan jika dalam rangka percepatan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya, dalam ayat (2) diperjelas bahwa Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

(mdk/eko)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami