Satgas Covid-19 Ingatkan Pekerja Tak ke Daerah Lain Selama WFH

Satgas Covid-19 Ingatkan Pekerja Tak ke Daerah Lain Selama WFH
Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. ©2020 Merdeka.com
NEWS | 18 Juni 2021 08:15 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Instruksi ini merupakan upaya untuk menekan laju penularan Covid-19 usai libur Lebaran Idulfitri 2021.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan melalui instruksi tersebut, pemerintah berusaha maksimal mengatur kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. Pengaturan dilakukan pada operasional sektor pendidikan, perniagaan, hingga perkantoran.

Khusus perkantoran, pengaturan dilakukan berdasarkan status zona risiko suatu kabupaten/kota. Bagi daerah berstatus zona merah atau berisiko tinggi terhadap Covid-19 harus menerapkan 75 persen pegawainya bekerja di rumah atau work from home (WFH). Sedangkan kabupaten/kota berstatus zona oranye atau berisiko sedang dan zona kuning berisiko rendah menerapkan WFH 50 persen.

"Penting untuk diingat, pada saat WFH pekerja tidak boleh melakukan mobilisasi ke daerah lainnya," tegas Wiku melalui siaran pers, Jumat (18/6).

Sementara pengaturan untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar pada daerah zona merah Covid-19 sepenuhnya akan diselenggarakan secara daring atau sekolah dari rumah. Untuk daerah yang berstatus zona kuning dan oranye masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi.

"Khusus untuk pusat perbelanjaan dan fasilitas umum kapasitas kunjungan juga dibatasi maksimal 50 persen," sambungnya.

Selain pembatasan aktivitas pendidikan, perniagaan, hingga perkantoran, pemerintah juga membatasi kegiatan keagamaan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Dalam SE ini, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pengajian, hingga pesta pernikahan pada daerah zona merah ditiadakan.

Aktivitas keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan baru bisa digelar kembali setelah daerah tersebut masuk zona aman, berdasarkan keputusan pemerintah daerah.

Wiku meminta masyarakat di Indonesia mematuhi aturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 dan SE Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Dia juga meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Tugas kita untuk mematuhi protokol sebaik-baiknya untuk mencegah penularan," pesan Wiku. (mdk/yan)

Baca juga:
3 Dosen Meninggal Dunia karena Covid-19, UNS Gelar Doa Bersama
3 Anggota Dewan dan 11 PNS Positif Covid-19, Gedung DPRD Jateng Ditutup Lagi
Kemendikbud Ristek: Ukuran Keberhasilan PTM Terbatas Adalah Kepatuhan Prokes
Pemerintah Janji akan Lunasi Tunggakan Pembayaran Fasilitas Isolasi di Hotel
Pemerintah Pusat Dorong Distribusi Anggaran Posko Covid-19 Desa dan Kelurahan
Satgas: Prinsip 3K Penting dalam Strategi Pentahelix untuk Antisipasi Lonjakan Covid

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami