Satgas Kasus Novel Baswedan Dinilai Taktik Kubu Jokowi Menangkis Kritik Saat Debat

PERISTIWA | 13 Januari 2019 03:34 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Polisi membentuk tim gabungan guna mengusut tuntas kasus penyiraman air keras dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pembentukan satgas diprediksi bakal menjadi isu hukum dan HAM dalam debat Pilpres 17 Januari mendatang.

"Saya melihat akan ada isu Novel Baswedan, prediksi saya pada panggung perdebatan besok. Makanya itu disadari oleh kubu Pak Jokowi, artinya begini kalau dibandingkan dengan melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, pasti akan mengambil posisi opsi melakukan sesuatu meskipun orang akan mengkritiknya karena ini menghadapi debat," kata Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1).

Dia menyebut dengan adanya satgas gabungan menjadi bentuk bela diri Jokowi terkait penyelesian kasus tersebut. Kendati begitu, Gun Gun menyebut kapitalis waktu pembentukan satgas menjadi celah untuk paslon nomor urut 02.

"Kenapa timingnya menjelang debat, itu pasti yang dikapitalisasi adalah timing kritik terhadap kubu Pak Jokowi adalah kenapa kemarin-kemarin nggak. Kalau melakukan kapitalisasi pasti disitu," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian akhirnya mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat (11/1/2019).

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.
"Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima," jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Mempertanyakan Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Setelah Hampir 2 Tahun Mandek
Hampir 2 Tahun Kasus Novel Tak Tuntas, Kapolri Akhirnya Bentuk Tim Gabungan
Moeldoko Tegaskan Kasus Novel Baswedan Bukan Pelanggaran HAM Berat
Antasari Soal Kasus Novel Baswedan: Masalah Saya Aja 8 Tahun Selesai
Wadah Pegawai KPK Duga Peneror Dua Pimpinan dan Novel Baswedan Jaringan Sama
Novel Baswedan Bersaksi di Sidang Lucas
Jokowi Sudah Siapkan Jawaban Jika Prabowo Cecar Kasus Novel Saat Debat

(mdk/gil)