Sebelum Terapkan Pembatasan Sosial, Pemda Harus Perhatikan Kebutuhan Dasar Warga

Sebelum Terapkan Pembatasan Sosial, Pemda Harus Perhatikan Kebutuhan Dasar Warga
PERISTIWA | 1 April 2020 08:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan ini dibuat Jokowi untuk menangani wabah Virus Corona (Covid-19).

Dalam PP itu, dijelaskan ada sejumlah tindakan yang dapat diambil pemerintah daerah (Pemda) saat memberlakukan pembatasan sosial skala besar. Mulai dari, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kebijakan meliburkan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Hal itu ditekankan dalam Pasal 4 ayat (2).

"Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c (pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk," bunyi Pasal 4 ayat 3 PP itu.

Pembatasan sosial berskala besar juga harus mempertimbangkan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Itu diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Menurut PP itu, kepala daerah boleh melakukan pembatasan sosial berskala besar namun harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Pembatasan sosial yang dimaksud yaitu membatasi pergerakan orang dan barang ke provinsi, kabupaten atau kota.

Pembatasan sosial harus memenuhi syarat yakni, jumlah kasus dan jumlah kematian akibat meningkat secara signifikan serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com (mdk/fik)

Baca juga:
PP PSBB: Pemerintah Jamin Ketersediaan, Bukan Memenuhi Kebutuhan Warga
Selain Indonesia, 6 Negara Ini Juga Belum Lakukan Lockdown Karena Corona
Warga Jogja Lakukan Lockdown Mandiri, Ini Reaksi Sultan HB X
6 Fakta Lockdown India, Keputusan Pemerintah yang Timbulkan Krisis Kemanusiaan
Luhut Sebut Karantina Wilayah Lebih Bisa Diterapkan di RI Dibanding Lockdown

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami