Sebulan Berlalu, Berkas Usulan Pemakzulan Bupati Jember Belum Rampung Disusun

Sebulan Berlalu, Berkas Usulan Pemakzulan Bupati Jember Belum Rampung Disusun
Bupati Jember dr Faida. ©2020 Istimewa/humas Pemkab Jember
PERISTIWA | 1 September 2020 19:31 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Hingga lebih dari satu bulan, DPRD Jember ternyata belum juga mengirim berkas materi pemakzulan terhadap Bupati Faida. Sesuai aturan, keputusan politik dari DPRD Jember untuk memecat bupati harus dikirim ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk diputuskan secara hukum. Jika MA setuju dengan alasan parlemen tersebut, maka keputusan pemecatan terhadap bupati itu akan berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi beralasan, berkas materi pemakzulan masih disusun oleh lembaganya. "Nanti pasti akan kita kirim," ujar Itqon saat ditemui, Selasa (01/09).

Itqon mengklaim berkas pemakzulan atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebenarnya telah selesai disusun drafnya. Namun di internal DPRD Jember terjadi silang pendapat tentang waktu pengiriman berkas.

"Sebenarnya file-nya sudah ada. Kan itu sebetulnya tidak ada batas waktu pengiriman. Di internal DPRD ada yang meminta pimpinan dewan untuk mempertimbangkan deadline dari Kemendagri kepada bupati Jember pada 7 September 2020 mendatang," ujar politikus PKB ini.

Sebagaimana diketahui, pada 7 Juli 2020, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat mediasi antara DPRD Jember dengan bupati dr Faida. Dalam mediasi yang berlangsung di Jakarta itu, terdapat beberapa poin kesepakatan yang harus dijalankan oleh Faida. Di antaranya adalah Faida wajib menjalankan rekomendasi perintah dari Mendagri yang dikeluarkan pada akhir 2019 tentang perbaikan susunan birokrasi Pemkab Jember. Mediasi tersebut berlangsung lebih dari 7 jam dan disebut oleh Plt Sekjen Kemendagri, Hudori sebagai rapat terlama yang pernah ia ikuti.

"Bupati terkunci di sana (wajib menjalankan). Di dalam kesepakatan itu kan, bupati wajib menjalankan poin-poin itu sebelum 7 september 2020. Kita akan menunggu tindak lanjut dari Mendagri itu, mungkin tanggal 8 atau 9 september," jelas Itqon.

Opsi mengirim pemakzulan dengan menanti tindak lanjut dari Mendagri itu, menurut Itqon sebagai sikap untuk menghormati institusi Kemendagri.

"Kita masih optimistis Mendagri akan bertindak. Kita ingin menjaga marwah Mendagri, makanya kita tunggu tindak lanjut sikapnya," pungkas alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Sebelumnya, rapat paripurna yang digelar DPRD Jember pada 22 Juli 2020 lalu, menyepakati penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Isinya, meminta Mendagri memberhentikan bupati Jember, dr Faida karena melakukan sejumlah pelanggaran yang sebelumnya sudah diajukan dalam Hak Interpelasi dan Hak Angket. (mdk/cob)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami