Sederhanakan Birokrasi, Pemprov Sumbar Pangkas Ratusan Jabatan Struktural

Sederhanakan Birokrasi, Pemprov Sumbar Pangkas Ratusan Jabatan Struktural
Pegawai negeri sipil. ©2017 merdeka.com/iqbal s nugroho
NEWS | 18 Oktober 2021 11:57 Reporter : Ikhwan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memangkas 489 jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Fitriati M menyebutkan, pemangkasan itu untuk menghilangkan iklim birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. "Jabatan struktural itu sejatinya tidak dihapus, namun dialihkan ke jabatan fungsional lain," kata Fitriati di Padang, Senin (18/10).

Dia menjelaskan rata-rata jabatan struktural yang dialihkan itu merupakan jabatan eselon IV. "Bahkan pada (tingkat) kementerian sendiri, jabatan eselon itu sudah tidak ada, diganti menjadi jabatan fungsional. Kita di Pemprov Sumbar sedang menuju ke arah sana," sebutnya.

Dia mengatakan, awalnya mereka mengusulkan pemangkasan sekitar 800 jabatan ke Kemendagri. Namun yang disetujui hanya 489 jabatan, ditambah 380 jabatan lain yang direkomendasikan untuk dihapus.

"Sehingga total jabatan yang akan dihapus itu mencapai 869 jabatan," jelasnya.

Dari 380 jabatan yang disetujui dihapus, sebagian besar merupakan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) di SMA, SMK dan SLB.

"Semula, kami ingin tetap mempertahankan jabatan Kasubag TU itu, karenanya tidak kami masukkan ke 800 jabatan yang diusulkan. Namun, Kemendagri merekomendasikan jabatan Kasubag TU untuk dihapuskan, atau dialihkan ke jabatan fungsional lain," jelas Fitriati.

Jabatan struktural yang dihapuskan itu terdiri dari 376 jabatan Kasubag TU. Jabatan lain di antaranya satu jabatan di Biro Umum Setdaprov Sumbar dan satu jabatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Lalu ada satu jabatan di BPBD, satu jabatan di Badan Penghubung. Untuk jabatan-jabatan itu sudah kita (mulai) revisi, bersamaan dengan 489 jabatan lain. Untuk penyetaraannya (jabatan ke fungsional) telah kami ajukan ke Kemendagri, menunggu persetujuan," pungkasnya. (mdk/yan)

Baca juga:
Wapres Ma'ruf: Penyederhanaan Birokrasi Harus Cermat, Objektif, Transparan dan Adil
Ma'ruf Amin Imbau K/L Hingga Pemda Percepat Reformasi Birokrasi
Wapres Ma'ruf: Reformasi Birokrasi Harus Ubah Paradigma ASN
Wapres Ma'ruf Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Direvisi Karena Banyak Keluhan
Menteri Risma Buat Aplikasi e-Performance untuk Ukur Kinerja PNS Kemensos
Pemerintah Targetkan Penyederhanaan Birokrasi Selesai Pada 30 Juni 2021

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami