Sekjen Gerindra Puji KPK Selamatkan Uang Negara Rp63 Triliun

PERISTIWA | 9 Desember 2019 14:10 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelamatkan uang negara lewat berbagai pencegahan dan penindakan. Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan KPK disebut-sebut mencapai Rp63,9 triliun.

"KPK berhasil menyelamatkan potensi korupsi sampai Rp60 triliun saya kira prestasi yang sangat bagus," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).

Namun dia menekankan, yang paling penting yakni menjadikan kesadaran antikorupsi sebagai hal yang dimiliki setiap warga negara. Dengan demikian, kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak bertepuk sebelah tangan.

"Ini menjadi penting supaya jangan ada lembaga yang bekerja sendirian kemudian tidak mendapat support dari pihak-pihak lain," tegas dia.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Muzani menekankan pentingnya aspek pencegahan. Sehingga tidak terjadi kerugian negara.

"Kira-kuta itu dan ternyata KPK bisa mencegah potensi korupsi sampai Rp60 triliun tadi disebutkan di KPK barusan dan itu menurut saya prestasi yang membanggakan," ujar dia.

1 dari 1 halaman

Selamatkan Uang Negara Rp63 Triliun

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, memberikan apresiasi tinggi pada jajarannya dan seluruh pihak yang telah membantu tugas KPK dalam memberantas rasuah. Selama periode kepemimpinannya, KPK telah menyelamatkan uang negara hingga Rp63,9 triliun.

"Hal itu didapat dari pencegahan Rp34,7 triliun, dari supervisi Rp29 triliun dan dari gratifikasi Rp159,3 miliar," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat berpidato di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Serba Guna KPK, Jakarta, Senin, (9/12).

Agus merinci, angka Rp63,9 triliun didasari dari penghitungan divisi Penelitian dan Pengembangan KPK, berikut dengan optimalisasi pendapatan daerah dari pajak hotel, restoran, piutang pajak, fasum fasos dan sengketa aset.

"Sejauh ini ruang publik paling rawan korupsi yakni terkait perizinan, masalah ini membutuhkan koordinasi dan supervisi yang lebih kuat dari online single submission," jelas Agus. (mdk/noe)

Baca juga:
Peringatan Hakordia 2019, Mahfud MD Sebut Momentum untuk Menyadarkan Semua
Berantas Korupsi, Novel Sebut Penindakan, Pencegahan & Pendidikan Harus Sejalan
Menteri ESDM hingga Menkeu Jadi Pembicara dalam Diskusi 'KPK Mendengar'
Ketua KPK Terpilih: Makna Hari Antikorupsi Dunia Adalah Keprihatinan Bagi Kita
Pengusaha Keluhkan Perizinan, Ketua KPK Dorong Sinkronisasi OSS dengan PTSP
Jokowi: Sampai Detik Ini Kita Masih Mempertimbangkan Perppu KPK

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.