Selewengkan Dana Bantuan Covid Buat Judi, Kepala Desa Didakwa Hukuman Mati

Selewengkan Dana Bantuan Covid Buat Judi, Kepala Desa Didakwa Hukuman Mati
ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com
PERISTIWA | 2 Maret 2021 17:47 Reporter : Irwanto

Merdeka.com - Perkara dugaan penyalahgunaan dana bantuan Covid-19 yang melibatkan Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Aksari (43), mulai disidang. Terdakwa didakwa pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman mati.

Sidang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sumsel, Senin (1/3). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Sahlan Effendi.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menilai terdakwa melakukan korupsi bantuan Covid-19 dari dari dana desa tahap dua dan tiga tahun 2020 senilai Rp187,2 juta. Bantuan itu semestinya diberikan kepada 156 kepala keluarga masing-masing Rp600 ribu namun justru digunakan terdakwa untuk membayar utang pribadi, bermain judi toto gelap (togel), dan judi remi.

"Terdakwa menggunakan dana itu untuk keperluan pribadi, untuk judi juga, tidak memberikannya kepada penerima yang berhak," ungkap JPU Sumar Heti saat dihubungi, Selasa (2/3).

Karena itu, JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. Dalam pasal itu diancam hukuman 20 tahun penjara dan bisa juga terancam hukuman mati.

"Dalam pasal 2 itu bisa ancamannya 20 tahun penjara atau hukuman mati. Nanti tergantung dari persidangan, mana yang memberatkan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Askari (43) dijebloskan ke penjara karena menyelewengkan uang negara sebesar Rp187,2 juta. Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy mengungkapkan, dana tersebut seyogianya diberikan kepada 156 kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Masing-masing KK mestinya menerima Rp 600 ribu per bulan.

"Tersangka menyelewengkan BLT DD tahun 2020 dengan kerugian negara Rp187,2 juta," ungkap Efrannedy, Selasa (12/1).

Modus yang dilakukan tersangka adalah menyalurkan bantuan tahap pertama kepada warga. Namun pada tahap kedua dan ketiga dia gunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

"Ada laporan warga dan langsung diselidiki, ternyata benar tersangka melakukan korupsi," kata dia.

Kapolres menambahkan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik juga menyertakan barang bukti berupa dokumen pengajuan pencairan BLT DD, rekening koran desa, surat teguran dari BPD, kecamatan dan DPM Musi Rawas.

"Tersangka sudah ditahan akhir tahun lalu," kata dia. (mdk/eko)

Baca juga:
Dalami Kasus Korupsi Bansos Juliari, KPK Periksa Komisaris PT RPI
Bupati Semarang Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Saksi Kasus Bansos
Periksa Politikus PDIP Ihsan Yunus, KPK Konfirmasi Pembagian Jatah Paket Bansos
Ekspresi Anggota DPR M Ihsan Yunus Usai Diperiksa Terkait Suap Bansos Covid-19
Dilantik Besok, Bupati Terpilih Semarang Ngesti Nugraha Batal Diperiksa KPK
MAKI Sebut Penggeledahan KPK di Rumah Ihsan Yunus Sudah Terlambat

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami