Sengkarut Djoko Tjandra, Imigrasi & Lurah Grogol Selatan Dilaporkan ke Ombudsman

Sengkarut Djoko Tjandra, Imigrasi & Lurah Grogol Selatan Dilaporkan ke Ombudsman
PERISTIWA | 7 Juli 2020 16:14 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Merdeka.com - Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dilaporkan Koordinator Perkumpulan Masyarakat anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ke Ombudsman.

MAKI melaporkan ketiganya atas dugaan mal administrasi atau dugaan mal teknis pelayanan dan atau dugaan sengaja melanggar ketentuan terkait sengkarut keberadaan buronan kasus hak tagih (cassie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

Boyamin mengatakan, Dirjen Imigrasi diduga membiarkan Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia padahal berstatus Cekal. Dirjen Imigrasi juga diduga menerbitkan paspor baru atas nama Djoko Soegiarto Tjandra pada tanggal 23 Juni 2020.

Padahal tutur Boyamin, Dirjen Imigrasi mengetahui Djoko Tjandra adalah DPO dan pernah memiliki Paspor Papua Nugini. Sehingga kata Boyamin, berdasarkan Pasal 23 Ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, status kewarganegaraan Djoko Tjandra hilang karena memiliki paspor negara lain.

Sementara Sekretaris NCB Interpol Indonesia dilaporkan setelah menyurati pihak Dirjen Imigrasi bahwa masa cekal DPO Djoko Tjandra telah habis karena tidak diperpanjang oleh Kejagung. Surat itu dinilai Boyamin melanggar prosedur lantaran Djoko Tjandra adalah DPO atas kasus telah inkracht sehingga tanpa adanya surat dari Kejaksaan Agung maka status cekal tetap berlaku.

Terakhir terkait keputusan Lurah Grogol Selatan yang memberikan pelayanan kilat e-KTP kepada Djoko Tjandra. Menurut Boyamin, Lurah Grogol Selatan selayaknya tidak memberikan pencetakan e-KTP karena sudah diketahui secara umum Djoko Tjandra adalah buronan dan pernah mempunyai Kewarganegaraan Papua Nugini.

"Laporan diterima petugas bagian penerima pengaduan atas nama Sri Lestari," kata Boyamin saat dikonfirmasi merdeka.com.

Dihubungi terpisah, anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, laporan yang dilayangkan MAKI tersebut saat ini telah diterima tim verifikasi untuk dicek persyaratannya sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Setelah itu pimpinan bakal memeriksa laporan tersebut dengan melakukan rapat pleno.

"Kan itu diterima tim verifikasi. Laporan itu akan ditanyakan persyaratan materil dan persyaratan formil seperti diatur dalam Undang-undnag 37 setiap pelaporan itu diminta untuk memenuhi persyaratan. Nanti setelah itu setiap hari Senin pimpinan akan memeriksa apakah laporan tersebut terpenuhi atau tidak," kata Ninik saat dihubungi merdeka.com. (mdk/gil)

Baca juga:
11 Tahun Menghilang, Djoko Tjandra Ingin Mencari Keadilan
Kemendagri: Tidak Ada Perubahan Data Pada e-KTP Djoko Tjandra
DPR Desak Usut Pelindung Djoko Tjandra di Indonesia
Durasi Djoko Tjandra Buat e-KTP 1 Jam 19 Menit
DPR Minta Lurah Grogol Selatan Diperiksa Soal Cepatnya Pembuatan e-KTP Djoko Tjandra

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami