Sesditjen Polpum: Deradikalisasi Mampu Netralisir Paham Radikal

PERISTIWA | 25 Juli 2019 17:16 Reporter : Haris Kurniawan

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam Arahannya Didi Sudiana selaku Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri menegaskan, koordinasi dan sinergitas hubungan antar lembaga pemerintahan dipandang penting karena memiliki nilai yang strategis. Sekaligus, menyamakan langkah dan persepsi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.

Kegiatan yang dihadiri oleh Bapak Muhammad Zainul Madji yang pernah menjabat sebagai Gubernur NTB ini yang biasa di kenal dengan Tuan Guru Bajang sebagai Narasumber, serta mengundang Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Nusa Tenggara Barat, Forkopimda, Kominda, unsur TNI, Polri dan tokoh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian, kata dia, tidak akan ada lagi jarak antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kedekatan dan jalinan sosial yang kuat tersebut akan mampu menciptakan keharmonisan yang pada akhirnya juga mampu mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Permasalahan terorisme merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara serta kepentingan nasional. Ancaman terorisme perlu dicegah dengan salah satu program yaitu deradikalisasi. Melalui upaya deradikalisasi diharapkan mampu menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal," ungkap Didi.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat harus terjalin satu koordinasi dan sinergitas yang kuat. Di sini pentingnya saling memahami akan tugas dan fungsi dari masing-masing komponen bangsa. Pengikisan akan ego sektoral, yang selama ini sering menjadi penghambat dalam fungsi koordinasi dan konsolidasi, menjadi poin utama yang harus segera diselesaikan," katanya.

Dengan Rakor Sinergisitas ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan menyamakan persepsi antar lembaga pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, kondisi sosial dan politik masyarakat dapat terjaga secara harmonis, rukun, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

(mdk/hrs)

TOPIK TERKAIT