Setahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh Demo Desak UU Cipta Kerja Dibatalkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Buruh Demo Desak UU Cipta Kerja Dibatalkan
Demo buruh. ©2015 merdeka.com/imam buhori
NEWS | 20 Oktober 2020 12:22 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) kembali menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law bertepatan rangka satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"KASBI bersama Gebrak turun aksi di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Dalam aksi kali ini bertempatan satu tahun Jokowi-Maruf yang juga bertepatan dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja maka kita mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," kata Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos saat dihubungi, Selasa (20/10).

Nining manyampaikan dalam aksi unjuk rasa kali ini diperkirakan diikuti 10.000 ribu massa yang akan melakukan longmarch dari sekitar Salemba menuju Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Perkiraan massa 10.000 yang rencanya akan kita longmarch, dari Salemba terus sampai ke Istana. Yang jelas kami sampaikan bahwa aksi kami selalu aksi damai," kata Nining.

Sementara itu, ia meminta agar pemerintah tidak menyebarkan informasi terkait dalang-dakang karena hanya membuat aksi unjuk rasa yang digelar, serasa mencekam.

"Jadi kalau dikatakan rakyat turun ke jalan membuat mencekam, jadi kalau dianggap misalkan kita jadi dalang. Seharusnya yang dicari dalangnya siapa yang memesan Omnibus Law ini kan begitu," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Desak Presiden Jokowi Keluarkan Perppu

Terkait tuntutan aksi ini, Nining menegaskan pihaknya dengan tegas mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Lantaran, kata Nining, pembuatan aturan sapu jagat itu bertentangan dengan nilai-nilai Konstitusi dan Pancasila.

"Sejak dari awal kami sudah mengingatkan kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk tidak tergesa-gesa mengeluarkan regulasi ya. Karena dalam melahirkan satu regulasi tidak membuat bagaimana pelibatan partisipasi publik sehingga terwujud Undang Undang Cipta Kerja," tuturnya.

"Belum lagi ketika rakyat bersuara dihadapkan dengan aparat, padahal rakyat hanya menuntut agar kekuasaan hari ini melahirkan beragam regulasi untuk seluruh rakyat Indonesia bukan segelintir orang," sambunhnya.

Atas hal itu lah, Nining menyampaikan bahwa pihaknya mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu dan tidak ingin melakukan Judicial Review ke MK.

"Gerakan buruh bersama rakyat, dengan 15 aliansi di berbagai kota dan daerah, kita sudah sampaikan tidak menempuh jalur Judicial Review. Karena UU nya saja sudah sejak dari awal cacad hukum, dan cacad prosedur hukum, dan kok yang sudah cacad sejak awal kita serasa dijebak untuk melalui jalur hukum formil," katanya.

Menurutnya, ketika banyak suara masyarakat yang menolak adanya UU Cipta Kerja seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan dan mengambil langkah kebijakan strategis yang memihak kepada rakyat.

"Saya ingat, Pada saat itu ada ahli hukum pakar tata negara pada zaman itu, ketika mahfud MD belum duduk di kekuasaan pernah bicara, ketika banyak masyarakat turun ke jalan ketika suara rakyat semakin banyak. Seharusnya dalam situasi kondisi mendesak apapun bisa diambil pemerintah," katanya.

"Dalam arti rakyat tidak menghendaki maka pemerintah bisa mengambil kebijakan politis dan strategis yang kedepannya menyelematkan seluruh rakyat dan bangsa," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Mahasiswa Juga Bakal Demo ke Istana Negara

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (20/10).

"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Koordinator Pusat BEM SI, Remy Hastian Putra Muhammad Puhi dalam siaran pers tertulis, Senin (19/10).

Remmy menyampaikan bahwa Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu telah mengecewakan masyarakat. Terlebih, ia menilai permintaan pemerintah kepada MK untuk mendukung UU Ciptaker ini telah memberikan kesan Judicial Review bukanlah langkah efektif.

"Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut," katanya.

Apalagi, ia sangat menyayangkan tindakan represif aparat kepada para massa pendemo penolak UU Omnibus Law Ciptaker. Termasuk tindakan penyadapan terhadap sejumlah aktivis dan akademisi.

"Berdasarkan hal tersebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja, serta kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya. (mdk/ray)

Baca juga:
10.587 Personel Gabungan Disiagakan Kawal Demo UU Cipta Kerja
Ada Demo BEM SI, 6 KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Berhenti di Stasiun Jatinegara
Polisi Awasi Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta
Polisi Tangkap 7 Pemilik Akun Medsos yang Hasut Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami