SETARA Institute Bandingkan Jokowi dan SBY Soal Konflik di Papua

PERISTIWA | 8 Oktober 2019 15:41 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak mempunyai formula dalam menangani konflik yang terjadi di Papua. Hal itu justru berbeda dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya membandingkan dalam kasus Papua, ketika kasus Papua meledak, Pak SBY dengan cepat punya formula penyelesaian, Pak Jokowi tidak. Karena Pak Jokowi lebih kurang, udahlah terserah kalian tentara-polisi mau apa, kasarnya kira-kira begitu," kata Ismail di Kantor SETARA Institute, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Jokowi pun juga dinilai tak mempunyai design atau peta khusus dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Menurutnya, saat terjadi konflik di Papua, SBY langsung mengutus utusan khusus yang mana dapat meredam konflik dengan cepat.

"Pak Jokowi, sejak awal peristiwa Surabaya kami sudah mengusulkan segera ada utusan khusus, tapi sampai hari ini tidak pernah terjadi yang kemudian melebar kemana-mana," ujarnya.

"Dan kita lihat, aktor utama di Papua ini bukan presiden bukan pemerintahan sipil ya. Tapi tentara dan polisi, baik tentara yang pakai baju polisi atau polisi pakai baju tentara, kebalikan-kebalikannya, kita semua bisa melihat," sambungnya.

Meski sangat percaya kepada aparat keamanan atau militer dalam menangani kasus yang terjadi di Papua. Jokowi tetap dianggap tak punya jiwa seorang pemimpin.

"Ini menggambarkan Pak Jokowi sangat percaya kepada tentara, tapi Pak Jokowi tidak punya leadership dalam konteks isu keamanan dan ketahanan," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Polri dan TNI Tak Mampu Redam Konflik

Dia menegaskan, kehadiran Panglima dan Kapolri tidaklah cukup dalam meredam konflik yang ada di Papua.

"Saya kira enggak cukup, karena dia bukan utusan presiden yang otoritatif. Buat kami, tentara-polisi, panglima-kapolri adalah bagian dari konflik dalam konteks Papua. Mereka dipandang sebagai representasi negara yang aktor konflik," tegasnya.

Selain itu, ia pun memberikan contoh seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang saat itu sedang merintis perdamaian di Aceh. "Misalnya Pak JK bisa diutus atau anak buahnya Pak JK yang waktu itu merintis perdamaian di Aceh Pak Farid namanya, itu kita sebutkan nama waktu itu agar bisa diutus. Jadi supersial info itu mensyaratkan sosok yang diterima dua belah pihak. Kalau yang diutus Panglima TNI dan Kapolri ya jelas tidak betul, karena dia bagian dari konflik," ucapnya.

Dia mengungkapkan, kunci dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik hanya dengan cara saling percaya antara pihak satu dengan yang pihak yang lain.

"Saya ingat betul waktu Kapolri tiba mengimbau silakan yang mau berdialog datang, tapi bagaimana dia silakan yang mau dialog datang sambil bawa senjata kan enggak mungkin. Karena dalam penyelesaian konflik kunci utamanya adalah trust ada kepercayaan kedua belah pihak, kalau belum ada kepercayaan enggak bisa berjalan dialog. Itu yang terlihat Pak Jokowi enggak punya leadership," ungkapnya. (mdk/rnd)

Baca juga:
Warga Perbatasan Papua Nugini Tolak Kehadiran Separatis Papua
Menteri PUPR: Pembangunan di Wamena Dibantu TNI Agar Aman dan Cepat
Bertemu Warga di Wamena, Wiranto Ajak Bangun Kembali Persaudaraan
Bupati Jayawijaya: Aliran Listrik di Wamena Sudah Pulih 100 Persen
Pemerintah Targetkan Pembersihan Bangunan Pasca-Kerusuhan Wamena 2 Minggu
Penantian Kokom Berharap Suami Segera Pulang dari Papua