Setnov Pelesiran, KPK Ingin Kinerja Ditjen PAS pada Napi Lebih Baik Lagi

PERISTIWA | 15 Juni 2019 21:34 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkum HAM yang memindah narapidana kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, ke Rutan Gunung Sindur. Meski demikian, KPK menyayangkan karena kejadian dialami narapidana yang bisa berpelesir saat menjalani tahanan kerap berulang.

"KPK menghargai pemindahan napi tersebut, namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS," kata Febri lewat siaran pers tertulis, Sabtu (15/6).

KPK berharap, Ditjen Pas dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di Nusakambangan.

Sebab, jika masyarakat kembali menemukan adanya narapidana berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

"KPK ingin kewenangan Ditjen PAS kepada narapidana bisa lebih baik lagi," lanjut dia.

KPK pun mengingatkan agar ke depan, upaya Ditjen Pas menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan Lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK tetap dilakukan. Hal bertujuan, semata membuat pengawasan narapidana lebih terkondisikan.

"KPK mengingatkan agar Ditjen Pas tetap berupaya menjalankan rencana aksi itu Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan," Febri menandasi.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Kronologi Terpidana Setya Novanto Pelesir hingga Dipindah ke Lapas Gunung Sindur
Setya Novanto Ditempatkan di Sel Napi Teroris Lapas Gunung Sindur Agar Jera
Tiba di Gunung Sindur, Setya Novanto Ditempatkan di Rutan Khusus Napi Teroris
Jalan-Jalan di Luar Lapas, Setya Novanto Diduga Ditemani Sang Istri
Setya Novanto Keluar Lapas, Kemenkum HAM Selidiki Penyalahgunaan Wewenang

(mdk/rnd)