Setuju Pemekaran Papua, Menko Polhukam Tak Ingin Daerah Lain Cemburu

PERISTIWA | 31 Oktober 2019 16:03 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyadari keinginan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran daerah di Papua akan bertabrakan dengan moratorium soal pemekaran saat ini. Mahfud mengaku akan mencari jalan keluarnya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Secara umum ada moratorium, tapi untuk Papua itu baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran. Oleh karena itu, saya sudah bicara dengan Mendagri, pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang nampaknya alternatifnya dimekarkan," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10).

Dia menuturkan, akan membicarakan soal antisipasi, agar tidak ada kecemburuan. "Nanti akan dibicarakan," tukasnya.

Menurut Mahfud, proses pemekaran itu diserahkan kepada Mendagri. Menko Polhukam tidak bisa mengintervensi.

"Ya kan, itu penjurunya Mendagri. Mendagri melakukan itu tentu kita enggak boleh intervensi. Kita kan hanya mengoordinasikan," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)

Baca juga:
Anggaran Tak Cukup, Pemekaran Papua Selatan Dilakukan Bertahap
Bertemu Mendagri, Mahfud Bahas Rencana Pemekaran Papua
Soal Anggaran Provinsi Baru di Papua, Sri Mulyani Tunggu Kepastian Hukum
Jokowi Janji Kaji Usulan Pemekaran Wilayah Pegunungan Tengah Papua
Bupati Pegunungan Arfak Singgung Pemekaran Wilayah, Ini Jawaban Jokowi
Ridwan Kamil Berharap Jokowi Setujui Pemekaran Sejumlah Wilayah di Jabar

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.