Siapa Sosok Ideal Jadi Kepala Badan Otorita IKN?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan siapa Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) seiring dengan UU IKN telah disahkan oleh DPR di Sidang Paripurna, Selasa (18/1). Harapannya, Kepala Badan Otorita IKN nanti memiliki latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga membeberkan IKN akan menjadi kota sehat, efisien, yang produktif dan zero emission. Butuh waktu 15-20 tahun pembangunan IKN selesai. Tetapi, dia berharap, pada 2024 istana serta 4-6 kementerian sudah bisa dipindah.

"Yang penting infrastruktur terlebih dahulu kita harapkan pembangunan di luar istana itu dari investasi juga," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpi Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu (19/1).

Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Siapa sosok paling ideal?

Menteri PUPR

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, kandidat yang menonjol saat ini untuk dijadikan Kepala Badan Otorita IKN adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki memiliki peran penting pada awal 5 tahun pertama dalam pembangunan infrastruktur kota.

"Kementerian PUPR yang paling tepat. Mengapa semua infrastruktur dasar dibangun itu ada di Kementerian PUPR. Bukan dari kementerian lain, Bappenas, ATR. Justru kalau Pak Jokowi serius dan ingin kelihatan hasilnya dalam waktu tiga sampai lima tahun, nanti hanya kementerian PUPR yang tepat," kata Nirwono kepada merdeka.com, Kamis (20/1).

Basuki, kata Nirwono, sudah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) pembangunan infrastruktur Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera.

Satgas tersebut juga sudah tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2021. Dalam satgas tersebut dijelaskan terdiri dari penanggungjawab, tim pengarah, satgas perencanaan pembangunan infrastruktur IKN, satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan Tim Sekretariat.

"Artinya mereka sudah bekerja dari awal sudah mengawal perencanaan teknis, termasuk sudah merencanakan air bersihnya, jalan dan sebagainya. Kalau itu orangnya dari PUPR maka koordinasinya lebih mudah," bebernya.

Ridwan Kamil

Nirwono menilai, beberapa kriteria yang diharapkan Jokowi juga masuk pada sosok Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pria akrab disapa Kang Emil memiliki latar belakang sebagai arsitek yang baik.

Tetapi, menurut dia, dari segi pengalaman Ridwan Kamil lebih kepada konteks arsitek dan pemerintahan daerah kota Bandung, maupun Jawa Barat.

"Pembangunan fisik pun kalau kita bicara arsiteknya RK memang lebih banyak pada awal-awal lebih kepada konsep bangunan dan pemukiman dalam skala kecil. RK ada kelebihan tetapi ada kekurangannya. RK tidak bisa memerintah kepada orang-orang di kementerian PUPR," ungkapnya.

Ahok

Ahok juga masuk dalam bursa Kepala Badan Otorita IKN. Nirwono ragu jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu ada di awal 5 tahun pertama. Dia menilai gaya kepemimpinan Ahok kurang cocok.

"Pak Ahok kan enggak mungkin dalam kapasitas tadi marah-marah untuk masalah pembangunan untuk kota yang masih kosong."

"Tidak ada masyarakat yang dimarahi, kemudian peran pekerjanya kan di bawah dia kan membantu, kalau dimarahin terus mereka pada pergi. Dengan model seperti itu justru tidak produktif nanti," bebernya.

Azwar Anas

Nama lain yang muncul yaitu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Azwar Anas.

Nirwono menilai, Azwar Anas hanya memiliki pengalaman sebagai Bupati Banyuwangi periode 2010-2021.

"Kapasitasnya belum bisa membangun sebuah kota baru dari 0. Walaupun kemampuan beliau manajemen kabupaten sudah ada," ungkapnya.

Bambang Brodjonegoro

Mantan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro juga disebut jadi kandidat. Nirwono berpendapat walaupun sebagai mantan perencanaan IKN, Bambang belum memiliki kemampuan mengeksekusi pembangunan fisik infrastruktur.

Dia kurang setuju apabila kepala otorita IKN dipimpin oleh Bambang Brojonegoro.

"Di mana Pak Bambang tidak punya kemampuan, karena kita bicara bagaimana memfungsikan orang-orang di lapangan itu bekerja dengan cepat bisa bekerja dengan lebih cepat. Sementara Pak Bambang bekerja di belakang meja," bebernya.

Direktur Utama WIKA

Terakhir, nama Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito juga sempat disebut. Walaupun Agung bekerja di bawah naungan PUPR tetapi Nirwono menilai sosok Agung kurang untuk menjabat jadi Kepala Badan Otorita.

"Ini kan posisinya orang yang bekerja di bawah instruksi dari kementerian PUPR sebagai badan yang mengerjakan banyak proyek pemerintah. Di tambah teknis," ungkapnya.

Menurut dia, Agung Budi nantinya bakal kesulitan dalam hal koordinasi pembangunan IKN.