Sidang Kasus Meikarta, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Billy Sindoro

PERISTIWA | 9 Januari 2019 14:25 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Billy Sindoro ditolak majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Dengan demikian, terdakwa kasus suap izin proyek Meikarta itu tetap menjalani persidangan.

Hal itu terungkap dalam sidang agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (9/1). Hakim Tardi menyatakan bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai.

"Keberatan terdakwa Billy Sindoro tidak diterima, dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara atas nama Billy Sindoro," ujar Hakim Tardi.

Dalam pertimbangannya, dia mengatakan bahwa dakwaan JPU sudah menguraikan tindakan yang didakwakan kepada Billy Sindoro dengan cermat. Dalam uraiannya pun dijelaskan peran terdakwa Billy Sindoro dalam kasus ini.

Selain itu, eksepsi yang diajukan Billy melalui kuasa hukumnya sudah masuk ke dalam pokok perkara, yang seharusnya dibuktikan dalam persidangan.

"Dengan pertimbangan di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan keberatan terdakwa atas dakwaan. Karena tidak diterima maka perkara dilanjutkan," kata hakim menambahkan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum terdakwa Billy Sindoro mengajukan eksepsi (penolakan/keberatan) dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek Meikarta. Perkenalan dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tergolong baru, dan tidak menjanjikan uang terkait perizinan Meikarta.

Berkas sidang eksepsi dibacakan secara bergiliran oleh tim kuasa hukum, mereka adalah Ervin Lubis, Alfried Marsel, Muhammad Iqbal di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung pada Rabu (26/12) lalu. Hadir dalam sidang terdakwa Billy Sindoro, Taryudi dan Henry Jasmen.

"Perkenalan dengan Bupati Neneg Hasanah Yasin relatif baru dan terdakwa (Billy Sindoro) sama sekali tidak mengenal aparat Pemda Bekasi maupun Pemprov Jabar. Terdakwa tidaknpernah memberikan atau menjanjikan uang," ujar Ervin dalam sidang.

Kepada konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dan konsultan perizinan proyek Meikarta Henry Jasmen P Sitohang, pun Sindoro disebut tidak pernah berbicara, memerintahkan, menyetujui mengenai pemberian uang suap kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemprov Jabar.

Uang operasional yang dimiliki Fitra Djaja dan kawan-kawannya berasal dari seorang investor asal Surabaya.

"Fitra Djaja pernah mengatakan pada terdakwa bahwa dirinya (Fitra Djaja) didukung oleh seseorang dari Surabaya, yang ingin menjadi investor di bidang SK tanah di kawasan Bekasi dan Karawang," katanya.

"Perizinan Meikarta hanya sebagai bagian kecil/pembuka dari rencana Fitra Djaja dan investornya," ia melanjutkan.

Sedangkan dalam dakwaan disebutkan bahwa Billy terlibat dalam melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni memberi sesuatu berupa uang seluruhnya Rp 16,182 miliar lebih.

Usai sidang, Ervin lagi-lagi menegaskan bahwa kliennya tak terlibat sehingga tak tahu penyerahan uang atau hal mengenai pemberian uang itu.

Sedangkan Billy menyatakan bahwa dia bukan bagian dari eksekutif Meikarta, sehingga tidak terlibat dan tak punya wewenang untuk urusan Meikarta.

"Saya kenal dengan Bupati tapi dalam konteks untuk RS Siloam. Saya bukan eksekutif di Meikarta, saya tidak punya wewenang," katanya.

Jaksa Menyiapkan 87 Saksi

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan 87 saksi sesuai yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Meski begitu, ada kemungkinan saksi lain juga dihadirkan.

Jaksa KPK I Wayan Riana tidak merinci siapa saja saksi yang yang dimaksud. Namun, ia menyatakan ada beberapa orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Dimulai dari Bupati Bekasi, Neneng Hasanah.

"Iya ada 87 saksi sesuai BAP. Tapi tidak menutipnkemungkinan di luar itu akan dihadirkan (dalam persidangan)," katanya usai sidang.

Disinggung mengenai pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan wakilnya Deddy Mizwar sebagai saksi, Ia mengaku akan berkoordinasi dulu.

"Belum biaa kami putuskan,karena kami nunggu konfirmasi," pungkasnya. (mdk/cob)

Baca juga:
Kasus Suap Meikarta, Aher Penuhi Panggilan KPK Setelah 2 Kali Mangkir
Telepon Call Center KPK, Aher Mengaku Akan Datang Besok
2 Kali Mangkir, Aher Hubungi KPK Siap Diperiksa Kasus Meikarta Besok
Mangkir 2 Kali, Aher Diminta KPK Tak Persulit Proses Hukum Kasus Meikarta
Mangkir 2 Kali, Aher Akan Dipanggil Kembali oleh KPK
Kedua Kalinya Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Alasan Aher

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.